Di Hadapan Anggota Komisi VIII DPR RI, Wagub Sumut Tegaskan Pemprovsu Tancap Gas Pulihkan Bencana
Wakil Gubernur Sumut Surya bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansori Siregar
MEDAN, kaldera.id – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dalam mempercepat pemulihan pascabencana dan memperkuat layanan sosial saat menerima kunjungan kerja dan reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (20/2/2026).
Pertemuan itu menjadi momentum strategis memperkuat sinergi pusat dan daerah di bidang sosial, keagamaan, serta kebencanaan.
Di hadapan rombongan legislatif, Surya memastikan Sumut kini memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025.
Ia mengungkapkan, warga terdampak telah menempati hunian sementara. Pemerintah daerah kini memfokuskan langkah pada pemulihan mata pencaharian masyarakat serta perbaikan infrastruktur vital yang sempat lumpuh akibat bencana.
“Masyarakat terdampak sudah di hunian sementara. Saat ini kami fokus merancang revitalisasi mata pencaharian dan membenahi infrastruktur vital agar roda ekonomi kembali bergerak,” tegas Surya.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan penanganan bencana. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan DPR RI yang dinilai responsif sejak masa tanggap darurat.
“Kurang dari dua bulan kita berhasil melewati fase darurat. Sekarang kami perkuat mitigasi berbasis teknologi dan edukasi masyarakat agar risiko jangka panjang bisa ditekan,” ujarnya.
Selain isu kebencanaan, pertemuan juga membahas kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Surya optimistis Embarkasi Medan mampu mempertahankan kualitas layanan terbaik bagi jemaah, mulai dari proses keberangkatan hingga pemulangan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansori Siregar menegaskan kunjungan reses bertujuan menyerap aspirasi sekaligus mengawasi penggunaan anggaran fungsi agama dan sosial di daerah.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi APBD untuk perlindungan sosial dan peningkatan gizi anak.
“Kami ingin memastikan anggaran benar-benar berpihak pada masyarakat. Pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak harus menjadi prioritas untuk menjamin masa depan,” katanya.
Ia berharap sinergi pusat dan daerah semakin solid sehingga bantuan sosial tepat sasaran, ketahanan sosial menguat, dan proses pemulihan pascabencana di Sumatera Utara berjalan cepat, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Reza)
Pos Terkait
