PKS Bedah RAPBD 2027, Soroti Pendapatan Turun hingga Kesiapan Medan Hadapi Banjir
Doli Indra Rangkuti
MEDAN, kaldera.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan mempertanyakan penurunan proyeksi pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 serta meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan memaparkan kesiapan menghadapi ancaman banjir yang masih menghantui sejumlah wilayah kota.
Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan, Doli Indra Rangkuti, dalam pemandangan umum fraksinya terhadap Ranperda APBD Kota Medan 2027 pada rapat paripurna DPRD Medan, Senin (5/10/2026).
Menurut Doli, berdasarkan Nota Kesepakatan KUA-PPAS, pendapatan daerah pada RAPBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp6,89 triliun, lebih rendah dibandingkan proyeksi pendapatan pada RAPBD 2026 yang mencapai sekitar Rp7,22 triliun.
Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemko Medan menjelaskan dasar kajian dan pertimbangan yang menyebabkan turunnya proyeksi pendapatan daerah tersebut.
“Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai kajian dan pertimbangan yang menyebabkan penurunan proyeksi pendapatan daerah tersebut,” kata Doli.
Selain pendapatan daerah, Fraksi PKS juga meminta penjelasan terkait program pembangunan yang belum terealisasi sesuai target RPJMD Kota Medan 2025-2029 serta prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada 2027.
PKS turut menyoroti adanya pengurangan belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan Kota Medan. Fraksi meminta penjelasan dampak kebijakan tersebut terhadap pemenuhan mandatory spending pendidikan dan pelaksanaan program kesehatan, termasuk Universal Health Coverage (UHC) Premium yang hingga kini belum terealisasi.
Persoalan pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian. PKS meminta Pemko Medan menjelaskan strategi peningkatan daya saing dan operasional RSUD Bachtiar Djafar, termasuk ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang dinilai masih menjadi keluhan masyarakat.
“Kami meminta data rumah sakit yang memiliki tingkat keterisian tempat tidur paling tinggi serta penjelasan apakah persoalan yang terjadi disebabkan kekurangan tempat tidur atau distribusinya yang belum merata,” ujarnya.
Fraksi PKS juga mempertanyakan mekanisme yang disiapkan Pemko Medan ketika rumah sakit rujukan penuh, khususnya untuk memastikan peserta UHC dan BPJS tetap memperoleh pelayanan kesehatan.
Di sektor infrastruktur, PKS menyoroti persoalan drainase yang dinilai belum tuntas. Berdasarkan data Dinas SDABMBK Kota Medan, terdapat 2.575 titik drainase yang membutuhkan perbaikan.
Fraksi meminta Pemko Medan menjelaskan jumlah drainase yang telah diperbaiki hingga saat ini serta target perbaikan pada 2027 guna mengurangi titik genangan dan banjir.
“Kami mempertanyakan berapa titik yang telah diperbaiki hingga saat ini dan berapa target perbaikan yang ditetapkan Pemko Medan pada 2027,” kata Doli.
Tak hanya itu, PKS juga meminta Pemko Medan memaparkan secara rinci kesiapan setiap kecamatan menghadapi potensi banjir, termasuk wilayah dengan tingkat risiko tertinggi.
Fraksi meminta penjelasan terkait ketersediaan perahu karet, pompa air, kendaraan evakuasi, logistik, dapur umum, obat-obatan, lokasi pengungsian hingga rencana kontinjensi bencana di masing-masing kecamatan.
PKS juga menyoroti perlunya strategi komunikasi darurat apabila jaringan telekomunikasi kembali terganggu seperti saat banjir besar melanda sejumlah kawasan Medan Utara pada akhir 2025.
Selain itu, Pemko Medan diminta memaparkan hasil evaluasi penanganan banjir 2025, termasuk program yang sudah diperbaiki dan pekerjaan yang hingga kini belum diselesaikan.
Fraksi PKS turut mempertanyakan kinerja Perusahaan Umum Daerah (PUD) milik Pemko Medan. Menurut PKS, perusahaan daerah harus mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan menjadi beban anggaran pemerintah.
“Kami meminta penjelasan mengenai strategi pemerintah agar PUD mampu memberikan kontribusi terhadap PAD, bukan justru menjadi beban bagi pemerintah daerah,” tegas Doli. (Reza)
Pos Terkait
