Bobby Nasution Sodorkan 5 Prioritas Sumut ke Bappenas, RSU Haji Berpacu dengan Tenggat

redaksi
9 Okt 2026 11:45
Medan News 0 39
3 menit membaca

 

MEDAN, kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution membawa lima agenda strategis ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mulai dari pembangunan RSU Haji Medan berstandar internasional, percepatan pembangunan Kepulauan Nias, hingga pemulihan pascabencana. Bobby meminta dukungan pemerintah pusat agar program-program tersebut mendapat kepastian pendanaan dan bisa direalisasikan.

Lima prioritas itu disampaikan Bobby saat bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi rencana pembangunan Sumut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Salah satu agenda yang mendesak adalah pembangunan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional. Proyek ini berpeluang memperoleh pembiayaan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF), skema kerja sama pembangunan Pemerintah Korea Selatan yang dikelola Korea Eximbank.

Bobby mengungkapkan, proyek tersebut telah mencapai tahap permintaan resmi dan komitmen pembiayaan pada Februari 2024. Skema yang disampaikan menawarkan bunga 0,05 persen, tenor 40 tahun, serta masa tenggang 10 tahun.

Namun, proyek itu belum tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2025–2029 setelah penyesuaian RPJMN.

“Mengingat perjanjian kerja Indonesia-Korea akan berakhir pada 31 Desember 2026, percepatan proses menjadi sangat penting agar peluang pembiayaan ini tetap dapat dimanfaatkan,” kata Bobby.

Pemprov Sumut, lanjutnya, telah menyampaikan usulan re-entry kepada Bappenas pada 22 September 2026. Bobby meminta dukungan agar proyek RSU Haji Medan kembali masuk dalam daftar rencana pinjaman luar negeri tersebut.

Selain sektor kesehatan, Bobby mendorong keterpaduan pembangunan antarkawasan agar potensi sumber daya Sumut tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan jumlah penduduk sekitar 15,8 juta jiwa, Sumut dinilai memiliki posisi strategis sebagai gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur perdagangan internasional.

Bobby menyebut produk domestik regional bruto (PDRB) Sumut pada triwulan II 2026 mencapai sekitar Rp341,05 triliun, tumbuh 5,06 persen. Sumut juga berkontribusi sekitar 23 persen terhadap PDB regional Sumatera dan 5,21 persen terhadap PDB nasional.

“Namun tantangannya adalah menghubungkan pusat pertumbuhan ini dengan potensi seperti sawit, karet, kelapa, produksi pangan dan energi ke dalam satu ekosistem ekonomi yang terintegrasi,” ujarnya.

Menurut Bobby, konektivitas, hilirisasi, dan pengembangan kawasan ekonomi perlu dipadukan untuk mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, serta membuka lapangan kerja. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Prioritas berikutnya adalah percepatan pembangunan Kepulauan Nias melalui program afirmasi 2027–2029. Kawasan ini memiliki potensi pariwisata dan budaya, kelautan dan perikanan, perkebunan, serta ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun, pengembangannya masih menghadapi kendala konektivitas, biaya logistik, akses pasar, dan kesenjangan infrastruktur.

Bobby mengusulkan dukungan terintegrasi untuk konektivitas, layanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi lokal, pengembangan pariwisata Nias Selatan, serta penguatan Gunungsitoli sebagai pusat ekonomi dan logistik.

“Kami berharap orkestrasi lintas kementerian/lembaga dapat memberikan target, pendanaan dan tahapan pelaksanaan yang jelas dan terukur. Sekaligus mengusulkan pemberian insentif khusus bagi kawasan afirmasi untuk mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi,” katanya.

Agenda keempat menyasar pengembangan koridor industri dan logistik Belawan–Kuala Tanjung–Sei Mangkei sebagai satu kesatuan. Belawan diarahkan menjadi pintu gerbang, Kuala Tanjung sebagai international hub, sedangkan Sei Mangkei difokuskan sebagai pusat hilirisasi industri.

Pemprov Sumut mengusulkan penyusunan peta jalan dan target pengembangan koridor untuk periode 2027–2029, termasuk integrasi program dan pendanaan lintas kementerian/lembaga.

Prioritas kelima adalah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumut periode 2026–2028. Program ini mencakup pemulihan hunian, infrastruktur dan konektivitas, layanan dasar, pertanian, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Bobby meminta Bappenas membantu mengoordinasikan penyelesaian hambatan lintas kementerian/lembaga agar pelaksanaan pemulihan memiliki target dan tahapan yang jelas.

Ia berharap lima agenda tersebut mendapat kepastian dukungan pemerintah pusat, mulai dari pendanaan, penanggung jawab, hingga target pelaksanaan. Pemprov Sumut juga mendorong kerja sama pembangunan yang terintegrasi dengan 10 provinsi lain di Sumatera untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan. (Reza)