1,6 Juta Warga Terekam PAS JEMPOL, Asri Ludin Bidik Integrasi Data Dukcapil
Ilustrasi
DELISERDANG, kaldera.id – Sebanyak 1,6 juta penduduk Kabupaten Deli Serdang telah terekam dalam sistem Pelayanan Kesehatan Menggunakan Jempol (PAS JEMPOL). Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan kini membidik integrasi dengan fasilitas kesehatan swasta dan data kependudukan untuk memperluas jangkauan layanan tersebut.
Asri Ludin menyampaikan hal itu, Minggu (11/10/2026). Pemkab Deli Serdang menargetkan perekaman terhadap 2,1 juta penduduk, sekaligus mengembangkan PAS JEMPOL agar pelayanan kesehatan dan identifikasi pasien semakin mudah.
Saat ini, PAS JEMPOL telah diterapkan di seluruh puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Deli Serdang. Sistem ini memanfaatkan sidik jari untuk mempermudah administrasi pasien, termasuk mengakses riwayat penyakit yang telah tercatat ketika pasien menjalani pelayanan kesehatan.
“Tujuannya untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan tanpa perlu membawa berkas apa pun, termasuk KTP. Ke depan, kita akan mendorong integrasi dengan faskes swasta agar layanan ini dapat menjangkau lebih banyak fasilitas kesehatan,” ujar Asri Ludin.
Pengembangan berikutnya mencakup sinkronisasi data PAS JEMPOL dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pemkab juga mengarahkan pengembangan teknologi face recognition atau pengenalan wajah sebagai alternatif pendukung identifikasi pasien.
Tak hanya untuk pelayanan medis, PAS JEMPOL memiliki basis data tersendiri yang mencakup informasi desil kesejahteraan masyarakat. Data tersebut turut dimanfaatkan dalam pengembangan layanan SIAP SEHAT, yang mencatat peristiwa kelahiran dan kematian di fasilitas kesehatan untuk mempermudah pengurusan akta kelahiran maupun akta kematian.
Melalui SIAP SEHAT, Pemkab Deli Serdang menargetkan masyarakat bisa memperoleh dokumen kependudukan tersebut dalam waktu 1 x 24 jam.
Asri Ludin berharap inovasi PAS JEMPOL terus berkembang dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun pelayanan publik berbasis teknologi.
“Harapan saya, suatu saat inovasi ini bisa menjadi role model dan dilirik Kementerian Dalam Negeri agar memudahkan seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (Reza)
Pos Terkait
