MEDAN, kaldera.id – DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tahun Anggaran 2021 kepada kepala daerah untuk perbaikan kedepannya, Selasa (26/04/2022).
Sidang paripurna ini dibuka Ketua DPRD Kota Medan Hasyim didampingi Wakil Ketua, Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T Bahrumsyah.
Hadir dalam sidang tersebut Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution didampingi Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, unsur Forkopimda, kepala OPD dan juga anggota dewan, baik secara virtual maupun langsung. Kegiatan ini berjalan lancar.
Rapat Paripurna diawali dengan penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Medan TA 2021 kepada kepala daerah untuk perbaikan ke depannya dibacakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala.
Rajudin Sagala menyampaikan apa yang menjadi hasil pembahasan dilakukan anggota dewan dengan kepala OPD di lingkungan Pemko Medan.
Usai menyampaikan rekomendasi, selanjutnya Rajudin menyerahkan kepada Ketua DPRD Medan, Hasyim dan diteruskan menyerahkan kepada Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution.
Walikota Medan, Bobby Nasution dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan ada dua hal pokok yang patut digaris bawahi.
Yang pertama, hasil pembahasan yang disampaikan dalam bentuk catatan-catatan strategis yang disampaikan oleh dewan yang terhormat akan menjadi saran dan masukan bagi Pemko Medan, terutama dalam rangka lebih mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa datang.
Sedangkan yang kedua, penyampaian, pembahasan dan keputusan rekomendasi DPRD Kota Medan tentang LKPJ akhir tahun anggaran 2021 juga mencerminkan wujud kemitraan dan kolaborasi antara fungsi legislatif dengan eksekutif.
“Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, ada hal pokok yang kami garis bawahi,” kata Bobby Nasution.
Selain itu, haasil pembahasan yang disampaikan dalam bentuk catatan strategis akan menjadi saran dan masukan bagi Pemko Medan, terutama dalam rangka lebih mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa datang.
“Atas nama Pemko Medan, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pimpinan serta segenap anggota dewan yang terhormat, khususnya kepada Pansus LKPj yang telah membahas subtansi LKPj akhir tahun 2021 ini dengan cermat. Sehingga dapat diparipurnakan hari ini,” tambahnya.
Bobby menambahkan, sebagaimana diketahui bersama, penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 2021 masih dibayang-bayangi pandemi akibat Covid-19.
Dimana, pertumbuhan ekonomi kota berada di angka 2,62 persen. Tingkat pengangguran terbuka 10,81 persen dan persentase penduduk miskin di Kota Medan berada diangka 9,01%. “Masih banyak permasalahan-permasalahan pembangunan di kota Medan yang harus kita carikan bersama solusinya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim saat diwawancarai usai paripurna mengatakan, bahwa persoalan yang sering terjadi di Kota Medan dan menjadi perhatian banyak pihak adalah, infrastruktur. Fisik infrastruktur masih menjadi persoalan utama di kota ini.
“Kita lihat tadi Dinas PU penyerapannya masih sangat minim. Hanya sekitar 60 persen. Kami harapkan di 2022 ini sudah harus ada perbaikan penyerapan anggaran yang lebih signifikan supaya lebih tepat sasaran. Kita harapkan Dinas PU bisa menyerap anggaran yang sudah ada dengan maksimal. Jangan lagi ada SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) seperti tahun 2021. Tuntutan dari masyarakat Kota Medan sangat besar terkait dengan masalah drainase, masalah jalan yang harus mulus. Itu yang menjadi hal yang harus diperhatikan”, kata Hasyim.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan itu berharap dinas-dinas terkait melalui UPT-nya harus bekerja maksimal di lapangan “Yang perlu diperbaiki harus segera dilakukan tindakan perbaikan. Tidak perlu lagi menunggu laporan masyarakat,” katanya.
Selanjutnya, Rapat Paripurna ditutup dengan penyerahan berkas Rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2021 kepada Wali Kota Medan, sekaligus Penutupan Masa Sidang Kesatu Tahun 2022.
Sebelumnya, Ketua Pansus LKPj Walikota TA 2021, Haris Kelana Damanik mengungkapkan, pihaknya meminta wallikota melakukan evaluasi terhadap kepala OPD yang kinerjanya dianggap lemah.
Kepala OPD memaksimalkan kinerja
Selain itu, pihaknya juga mendorong agar kepala OPD memaksimalkan kinerja di tahun ini agar silpa tidak terlalu besar.
“Kita sangat menyayangkan beberapa OPD di lingkungan Pemko Medan sangat lemah dalam serapan anggaran di 2021. Parahnya jumlah persentasi silpa lebih besar dari 2020,” tegas Haris Kelana Damanik kepada wartawan usai rapat paripurna.
Pihaknya juga meminta tidak terjadi tumpang tindih anggaran antar OPD dengan menyesuaikan perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing -masing berdasarkan skala prioritas (reza/adv)