Delegasi Sumut foto bersama dengan Ketua BPP PHRI Hariadi Sukamdani di Resinda Hotel Kawarang Jawa Barat yang menjadi arena Munas ke XVII, Senin (10/2/2020).
Delegasi Sumut foto bersama dengan Ketua BPP PHRI Hariadi Sukamdani di Resinda Hotel Kawarang Jawa Barat yang menjadi arena Munas ke XVII, Senin (10/2/2020).

KARAWANG, kaldera.id- Delegasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut yang dipimpin ketuanya Denny S Wardhana menghadiri Musyawarah Nasional ke-XVII (baca: 17) 2020 di Karawang Jawa Barat dengan tema optimalisasi peran strategis PHRI dalam membangun industri pariwisata Indonesia.

Denny S Wardhana, ketua PHRI Sumut, kepada wartawan di Karawang, Senin (10/2/2020), mengatakan kehadiran mereka di acara ini untuk memahami berbagai isu strategis sektor pariwisata yang sangat krusial beberapa waktu terakhir.

Denny S Wardhana, ketua PHRI Sumut menjadi pimpinan sidang komisi organisasi dalam Munas ke XVII PHRI di Hotel Resinda Karawang, Jawa Barat.(kaldera/armin nasution)
Denny S Wardhana, ketua PHRI Sumut menjadi pimpinan sidang komisi organisasi dalam Munas ke XVII PHRI di Hotel Resinda Karawang, Jawa Barat.(kaldera/armin nasution)

Selain Denny, hadir juga di situ Sekretaris PHRI Sumut Dewi Juita Purba, Wakil Ketua Bidang Organisasi Eva Christina Ginting, Ketua PHRI Simalungun Husin Toni, Ketua PHRI Samosir Annette Horschmann, Ketua IHGMA Sumut Zulham dan peninjau Rika Fatimah Syam serta Verawaty.

“Jadi perlu kita sampaikan bahwa beberapa isu strategis yang dibahas dalam munas kali ini utamanya siaga industri pariwisata terhadap virus corona. Kita tahu sendiri bagaimana nanti efeknya terhadap jumlah wisatawan asing. Pada akhirnya akan menurunkan hunian hotel,” jelasnya.

Lalu isu kedua yang dibahas juga terkait hadirnya hotel berbasis aplikasi atau virtual hotel operator (VOH) karena PHRI berkeinginan ada regulasi yang tetap menjaga kelanggengan bisnis masing-masing, kata dia. Menurut Denny, sebenarnya di kalangan praktisi perhotelan sudah sering membahas tetang hal ini. “Sebab yang muncul nantinya malah akan berdampak negatif secara luas terhadap industri perhotelan. Asal ada regulasi kita tidak masalah,” tuturnya.

Dia juga menegaskan bahwa delegasi Sumut pun akan mengikuti perkembangan terkait omnibus law sebagai bagian dari upaya peningkatan investasi.
“Menurut Ketua BPP PHRI dalam omnibus law ini pun ada juga beberapa kesulitan hotel yang dibahas seperti pajak dan izin layak operasi. Nantinya akan disampaikan kepada DPR-RI. Di sisi lain, hotel dan restoran akan turut berperan dalam meningkatkan skill tenaga terampil melalui PHRI learning center,” tambahnya.

Apalagi hotel dan restoran sudah mendukung sebagai tempat magang untuk para pekerja siap pakai, jelas Denny Wardhana.

Dalam Munas kali ini Denny S Wardhana juga didaulat menjadi pimpinan sidang komisi bidang organisasi yang membahas tentang penguatan data anggota, keseragaman logo dan bendera PHRI dalam berbagai event.

“Untuk gala dinner, delegasi Sumut juga menggunakan pakaian daerah seperti BPD lain. Tujuannya bahwa di PHRI kita berbeda-beda, tapi kita kuat mendorong sektor pariwisata tetap menjadi sumber devisa dan sumber pendapatan asli daerah di pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.

Ketua BPP PHRI Hariadi Sukamdani juga mengapresiasi kehadiran delegasi Sumut. “Pekan lalu saya juga baru ke Aceh menggelar Musda. Itu juga banyak disupport oleh PHRI Sumut,” katanya sekaligus foto bersama dengan utusan dari Sumut.(armin nasution)