Budidaya Perikanan Darat di Kawasan Danau Toba Diperkuat

0
100
Warga menerima bantuan Solu dari pemerintah provinsi Sumatera Utara, Selasa (9/11/2021) yang diserahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Mulyadi Simatupang.(ist/kaldera)
Warga menerima bantuan Solu dari pemerintah provinsi Sumatera Utara, Selasa (9/11/2021) yang diserahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Mulyadi Simatupang.(ist/kaldera)

MEDAN, kaldera.id – Untuk memastikan kawasan perairan Danau Toba lebih berkualitas, budidaya perikanan darat berupaya dimaksimalkan kepada masyarakat di sekitar Kawasan Danau Toba (KTD), Sumatera Utara.

Upaya ini untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden No.60 tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Perpres ini, salah satunya mengatur optimalisasi kualitas air Danau Toba dari aktivitas KJA perusahaan dan masyarakat menjadi zero (0) KJA.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumut, Mulyadi Simatupang, selama ini masyarakat yang berada di KDT menjadikan sumber penghasilan utama dari aktivitas perikanan melalui Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba.

“Kita ingin menyentuh apa yang menjadi penghasilan rakyat. Program kita bagaimana mendukung KDT untuk peningkatan perekonomian rakyat, juga agar program wisata super prioritas Danau Toba dapat tercapai,” katanya saat dihubungi wartawan, Rabu (10/11/2021).

Bersama DPRD Sumut, pihaknya bakal lebih memasifkan program pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di KDT yang selama ini kehidupannya dari KJA, menuju usaha perikanan darat.

“Bersama pemda setempat juga kami akan melatih bagaimana cara budidaya ikan dengan baik. Mereka kan belum berpengalaman di bidang perikanan darat ini, tentu ada beberapa syarat untuk kualitas budidaya ikan. Bagaimana airnya, tanahnya, dan PH-nya. Intinya kami berharap ke depan penghasilan rakyat maupun lingkungan KDT lebih baik,” katanya.

Bantuan Solu dan Benih Ikan

Di tahap awal, DKP dan stakeholder terkait memberikan solu (sampan) serta benih ikan mas dan ikan nila, guna membantu peralihan usaha perikanan darat masyarakat di KDT. Kegiatan yang berlangsung di SMP Negeri I Desa Sinambela, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Selasa (9/11) itu, bersamaan dengan Reses I Tahun Sidang III 2021-2022 Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan, Pantur Banjarnahor.

“Ada perkembangan yang menarik, selain KJA ternyata alih fungsi penghasilan masyarakat di KDT terkhusus di Kecamatan Bakti Raja, pun bisa multi sektor. Seperti sektor pertanian maupun peternakan. Dengan multi sektor ini, tentu harapannya dapat mendukung Danau Toba sebagai pariwisata super prioritas seperti yang dicanangkan,” pungkas Mulyadi.(yogo tobing)