‘Curhatan’ Walikota Medan Vs Medsos Rakyat

0
208
Armin Nasution
Armin Nasution

Oleh Armin Nasution

MEFAN, kaldera.id – “TIDAK apa-apalah dibully bully, dihina-hina kenapa Medan macet sekarang. Tidak apa-apa dan seterusnya…” Kalimat ini muncul di tiktok dan instagram disampaikan oleh Bobby Nasution, walikota kita, walikota Medan.

Dia seperti menjawab semua keluhan yang disampaikan masyarakat terutama soal kemacetan akibat galian drainase, banjir yang belum juga teratasi, serta revitalisasi jembatan yang menyebabkan penutupan jalan.

Sebenarnya warga Medan kompak menyuarakan itu melalui media sosial dan dengan cara itu satu-satunya menyampaikan aspirasi saat suara di gedung wakil rakyat tersendat. Saya juga turut prihatin dengan kondisi Medan hari ini.

Arus lalu lintas yang diubah beberapa waktu lalu tak juga menjadi solusi macet ditambah lagi dengan galian di berbagai ruas jalan dalam kota.

Sebagian proyek drainase kelihatannya sudah siap, tapi banjir tetap saja dimana-mana. Untuk mengetahui lokasi banjir mana yang parah saat hujan deras lihat saja di medsos seperti instagram dan tiktok. Pasti up to date.

Karena tekanan di medsos pula sepertinya yang mendorong munculnya walikota kita di akun tiktok dan instagramnya menjawab keluhan warga.

Tapi bagi saya jawaban seperti itu bukan solusi dan tanggapan ideal. Karena kalimat begitu seperti ucapan ‘orang merajuk’. Ibarat anak-anak main kelereng begitu merasa kalah langsung ‘merajuk’.

Di kamus besar bahasa Indonesia arti kata merajuk adalah menunjukkan rasa tidak senang (dengan mendiamkan, tidak mau bergaul) dan bersungut-sungut; mengomel.

Harusnya jawaban seorang walikota adalah mencari jalan cepat, tepat dan lugas menyahuti keluhan warga. Kalau sedikit-sedikit jawabannya begitu ya sama saja tidak ada solusi.

Ketika orang mengkritik saya misalnya tulisannya tidak menarik, banyak salah ketik, typo dan alur logisnya tidak dapat.

Maka saya jawab: baiklah akan saya revisi, saya perbaiki, ketikan yang salah akan saya edit.

Kira-kira begitu jawaban yang pas sambil kita mengoreksi diri. Kalau saya jawab: iyalah saya memang bodoh, tidak cerdas, sering salah-salah, bedalah sama kalian yang pintar. Ini jawaban versi ‘merajuk’.

Jika kemudian warga mengeluhkan banjir, macet dan galian dimana-mana harusnya tidak perlu dijawab dengan kalimat: biarlah dibully-bully, dihina-hina. Padahal mana ada yang berani membully dan menghina walikota. Bisa-bisa nanti kena UU ITE.

Berbeda dikritik dengan dibully atau dihina. Jangan-jangan untuk membedakannya pun sudah sulit.

Atau karena kita terlalu ‘baper’ (bawa perasaan), kritikan serasa jadi bully-an. Umumnya memang pejabat sering sulit menerima kritik masyarakat.

Jawaban paling pas dengan kondisi ini harusnya walikota bisa sampaikan sekaligus melakukan tindakan (action) untuk pengerjaan proyek drainase demi mengurangi kemacetan akan dikerjakan malam hari.

Kemudian bekas galian segera diangkut, ruas jalan yang ditutup karena galian hanya jam sekian ke jam sekian. Lalu petugas Dishub dan LLAJ (lalulintas) juga ditempatkan di pos-pos yang terindikasi macet.

Kalau sekarang terlihat sebaliknya, makin hujan dan banjir besar jalanan, makin tak nampak petugasnya. Yang turun malah warga dengan sukarela mengatur lalu lintas agar bisa lancar.

Jawaban yang lugas sebagai pemimpin ditunggu masyarakat sebagai bentuk kepastian. Mereka akan mengangguk setuju bahwa sedang ada perbaikan serta punya informasi penyelesaian pekerjaan berapa lama.

Tapi sekali lagi memang, medsos rakyat lah yang bersuara. Kalau anggota dewan kita di DPRD banyak diam.

Seperti yang pernah saya tulis di pekan sebelumnya, ada beberapa kawan yang jadi anggota DPRD Medan bertemu dan bercerita suara mereka tak berarti.

Bahkan di forum resmi pun suara nya tak didengar. Uniknya itu tadi, yang dulu berseberangan saat dukungan Pilkada pun sekarang ikut diam.

Jadi sekarang suara rakyat hanya tersalur lewat medsos dan media-media rakyat (koran dan media online).

Tinggal media-lah yang kemudian bisa menampung dan mengemas suara rakyat untuk disampaikan ke pemerintah. Apalagi Februari 2024 nanti sudah mau pemilihan legislatif.

Isu banjir dan macet kota Medan tetap menarik disuarakan di gedung dewan, terutama yang incumbent agar ikut memberi solusi tidak sekadar cari simpati. Seminimalnya pun bisa menarik simpati warga untuk tetap memilih di tahun depan.

Tapi ini tidak.Coba bapak ibu dewan yang terhormat di DPRD Medan berkunjung ke proyek galian drainase atau rumah warga yang ikut jadi korban. Dengarkan aspirasi mereka, terus tawarkan solusinya. Berani tidak…? Karena nanti muaranya akan sampai ke Pemko.

Atau saat banjir besar coba turun ke beberapa wilayah Kota Medan. Nanti setidaknya terindenfitikasi masalahnya tidak hanya banjir tapi juga macet.

Tapi kalau saat hujan dan banjir besar di Medan, bapak ibu anggota dewan tidur berselimut tebal juga di rumah, samalah berarti dengan kami rakyat ini yang tak berani keluar rumah kalau banjir.