Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemko Medan, serta Forum Komunikasi Guru Honorer se-Kota Medan, Senin (14/07/2025).
MEDAN, kaldera.id – Komisi 2 DPRD Kota Medan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian nasib para guru honorer yang telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), namun hingga kini belum dilantik secara resmi.
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan, Kasman bin Marasakti Lubis, menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemko Medan, serta Forum Komunikasi Guru Honorer se-Kota Medan, Senin (14/07/2025).
“Kami hadir untuk mendengar dan menyuarakan aspirasi rakyat, terutama para guru honorer yang telah lama mengabdi. Insya Allah, kami akan pastikan hak mereka benar-benar terpenuhi,” ujar Kasman.
Politisi PKS dari Dapil 5 ini menyebutkan bahwa RDP tersebut merupakan bentuk nyata kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam menciptakan keadilan di dunia pendidikan.
“Ini menjadi bukti konkret sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam membangun dunia pendidikan yang lebih adil dan berkeadilan di Kota Medan,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan BKPSDM Pemko Medan mengonfirmasi bahwa proses pelantikan guru honorer yang lulus P3K akan dilakukan secara bertahap mulai Agustus 2025, dengan target penyelesaian paling lambat Oktober.
“Guru-guru honorer yang telah lulus P3K akan dilantik mulai Agustus ini. Paling lama bulan Oktober. Prosesnya bertahap karena harus disesuaikan dengan administrasi dan kesiapan teknis,” jelas pihak BKPSDM.
Mendapat kepastian tersebut, para guru honorer yang hadir mengaku lega dan bersyukur. Mereka juga mengapresiasi Komisi II DPRD Medan yang telah memfasilitasi pertemuan itu.
“Kami, mewakili rekan-rekan guru honorer Kota Medan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Komisi II DPRD Kota Medan, khususnya kepada Ketua Komisi II, Bapak Kasman bin Marasakti Lubis, yang telah memperjuangkan dan memfasilitasi pertemuan kami dengan Dinas Pendidikan serta BKPSDM,” ujar salah satu perwakilan guru honorer. (Reza)
