MEDAN, kaldera.id – Anggota DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, menekankan pentingnya percepatan pembangunan kawasan Medan Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2025–2029 yang saat ini sedang dibahas bersama pemerintah kota.
Zulham menyebutkan, RPJMD seharusnya bukan sekadar dokumen formal, melainkan peta jalan yang konkret dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Medan Utara selama ini masih tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur, fasilitas umum, hingga layanan dasar.
“RPJMD harus menjawab kebutuhan riil warga. Medan Utara memerlukan perhatian serius karena selama ini pembangunannya belum merata,” ujar politisi PKS tersebut usai mengikuti rapat Pansus RPJMD di Gedung DPRD Medan, Selasa (22/7/2025).
Ia secara khusus menyoroti persoalan banjir yang terus berulang dan belum tertangani secara menyeluruh. Zulham menilai proyek kolam retensi seperti yang ada di Mertubung tidak memberikan dampak nyata terhadap pengendalian banjir di kawasan tersebut.
“Kita lihat kolam retensi di Mertubung yang dibangun tidak memberikan dampak nyata. Perlu solusi yang lebih menyentuh akar masalah, termasuk pembenahan drainase secara menyeluruh dan pembangunan sistem pengendalian air yang modern,” tegasnya.
Zulham juga mendorong agar pengadaan fasilitas umum (fasum) menjadi perhatian utama dalam RPJMD. Ia menilai minimnya ruang terbuka hijau, taman, dan fasilitas sosial lainnya di Medan Utara menghambat kualitas hidup warga.
“Kita melihat program ini juga masuk dalam prioritas di RPJMD. Kita mengharapkan realisasinya bisa maksimal,” ucapnya.
Di bidang pendidikan, Zulham mengapresiasi program Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Kelurahan Sicanang. Ia meyakini kehadiran sekolah tersebut akan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi keluarga berpenghasilan rendah.
“Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Sicanang diharapkan bisa memberikan dampak yang maksimal bagi warga di Medan Utara,” katanya.
Sementara itu, di sektor kesehatan, ia menyoroti pentingnya peningkatan layanan di RSUD Bachtiar Djafar. Menurutnya, rumah sakit tersebut perlu dikembangkan agar dapat menjadi pusat rujukan utama bagi warga Medan Utara, sehingga masyarakat tidak lagi perlu berobat ke pusat kota.
“Jangan sampai masyarakat Medan Utara harus jauh-jauh ke pusat kota hanya untuk berobat. RSUD Bachtiar Djafar harus didorong menjadi rumah sakit yang lengkap dan representatif,” jelasnya.
Tak kalah penting, Zulham menyoroti masih minimnya lapangan kerja di kawasan tersebut. Ia mendesak agar RPJMD turut memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan membuka ruang usaha bagi warga.
Ia menilai catatan-catatan tersebut selaras dengan 10 Program Prioritas RPJMD Kota Medan 2025–2029, khususnya poin tentang penguatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan sentra ekonomi UMKM di Medan Utara.
“RPJMD ini harus menjawab masalah nyata. Jangan jadi formalitas. Medan Utara butuh keberpihakan yang konkret,” pungkasnya. (Reza)