Rapat paripurna DPRD Medan yang digelar Senin (4/8/2025).
MEDAN, kaldera.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mendesak Pemerintah Kota Medan agar menjadikan persoalan kemiskinan sebagai perhatian utama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Desakan tersebut disampaikan langsung Ketua Fraksi PDIP, Robi Barus, dalam rapat paripurna DPRD Medan yang digelar Senin (4/8/2025).
Robi menyampaikan, berdasarkan evaluasi fraksi terhadap pelaksanaan RPJMD 2021–2026, masih banyak indikator penting yang belum tercapai secara optimal.
Ia menyoroti tingginya angka kemiskinan di Kota Medan jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Selain itu, ia menyebutkan bahwa persoalan pengangguran, ketimpangan ekonomi (gini ratio), dan pertumbuhan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemko Medan.
“Masalah kemiskinan ini tidak bisa dianggap sepele. Harus menjadi perhatian utama Wali Kota, karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Kami minta agar dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029, hal ini dijadikan prioritas utama,” tegas Robi di hadapan Wali Kota Medan Rico Waas dan jajaran pimpinan OPD.
Fraksi PDIP juga mengingatkan agar RPJMD bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan benar-benar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiap tahunnya. Seluruh program yang tertuang dalam RPJMD, menurut Robi, harus memiliki indikator dan target yang jelas serta dapat diukur.
Ia juga menekankan pentingnya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam menyusun rencana pembangunan yang tepat guna dan berkualitas.
Lebih lanjut, Fraksi PDIP meminta agar setiap usulan yang masuk melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dijadikan prioritas utama dalam penyusunan program. Menurut Robi, aspirasi masyarakat yang muncul dalam Musrenbang mencerminkan kebutuhan riil yang harus segera direspons.
“Kami minta Pemko Medan memastikan bahwa program pembangunan benar-benar berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat dan bisa langsung dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program UMKM disebut harus berjalan terus-menerus, tidak sekadar insidental.
Robi menilai pendampingan UMKM harus meliputi pelatihan, akses permodalan, dan dukungan pemasaran agar produk lokal bisa bersaing di pasar luas.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi kota. Kalau UMKM tumbuh, ekonomi rakyat akan bergerak,” katanya lagi.
Menutup penyampaian fraksinya, Robi meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan beserta seluruh jajaran tetap konsisten menjalankan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam melaksanakan Perda RPJMD yang baru disahkan itu.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana perencanaan benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Zulkarnaen dan Hadi Suhendra, Sekretaris Dewan M Ali Sipahutar, serta jajaran pejabat lainnya.
Hadir pula dalam rapat tersebut Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, dan para pimpinan organisasi perangkat daerah Pemko Medan. (Reza)
