Kendalikan Inflasi dan Percepat Digitalisasi, Pemprov Sumut Instruksikan Pemkab/Pemko Fokus Komoditas Pangan dan ETPD
Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya
MEDAN, kaldera.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk lebih serius mengendalikan inflasi sekaligus mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (29/8/2025).
Wagub Surya menegaskan, ada beberapa poin penting yang harus menjadi fokus kabupaten/kota. Pertama, pengendalian inflasi berbasis komoditas utama penyumbang inflasi, terutama beras, cabai merah, dan bawang merah. Pemda diminta mempercepat penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), mengintensifkan Gerakan Pangan Murah, serta memperluas toko pantau inflasi.
“Seluruh pihak harus berkomitmen memperkuat ketersediaan dan stabilitas harga lapangan strategis, agar gejolak harga dapat ditekan,” ujar Surya.
Kedua, Pemda didorong memperkuat kolaborasi ekosistem hulu-hilir melalui kerja sama antar-daerah (KAD), hilirisasi hasil panen, serta optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker. Ketiga, integrasi data pangan berbasis teknologi. Pilot project sistem monitoring harga dan stok pangan akan diterapkan di Sumut, meliputi Kota Medan, Tebingtinggi, Kabupaten Deliserdang, Karo, dan Langkat.
Terkait percepatan ETPD, Surya meminta Pemda mengoptimalkan penerimaan daerah secara non-tunai melalui kanal digital seperti QRIS, e-commerce, dan mobile banking. “Pemda juga harus memperkuat infrastruktur regulasi dengan mempercepat penyusunan Perkada untuk mendukung penggunaan kartu kredit Indonesia,” katanya.
Selain itu, literasi digital juga ditekankan. Seluruh anggota TP2DD berkomitmen meningkatkan sosialisasi, capacity building, serta memperluas implementasi transaksi non-tunai daerah.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Iman Gunadi, menyoroti beberapa tantangan inflasi di Sumut, mulai dari ketergantungan pada perdagangan antar-daerah, pasokan beras yang belum stabil, hingga belum terbentuknya ekosistem hulu-hilir komoditas pangan. “Pembentukan ekosistem ini perlu segera didorong di Sumut,” tegasnya.
Sepanjang 2025, Pemprov Sumut bersama berbagai pihak telah melakukan sejumlah langkah pengendalian inflasi, antara lain penanaman jagung, panen raya serentak, 35 kali operasi pasar, hingga gerakan pasar murah di seluruh kabupaten/kota.
Rapat ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Tebingtinggi Chairil Mukmin Tambunan, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Hutabarat, serta pejabat terkait lainnya. (Reza)
Pos Terkait
