Kembalikan Postur Ideal APBD, Bupati Tapsel Pangkas TPP Hingga 50 Persen
Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu
MEDAN, kaldera.id – Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu memastikan akan memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga 50 persen tahun depan. “Besaran persetase-nya sudah di kepala saya. Akan mencapai 50 persen,”katanya.
Hal itu disampaikan Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanali Selatan, dalam sesi wawancara khusus dengan tim media di QS Futsal Medan, kemarin. Pemotongan TPP terpaksa dilakukan atas beberapa pertimbangan. “Selain seperti yang kita tahu akbiat pemotongan transfer keuangan pusat ke daerah dan Tapsel tahun depan akan dipotong Rp255 miliar, saya ingin mengembalikan postur ideal APBD sesuai UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).”
UU itu mensyaratkan setiap daerah agar APBD-nya tidak lebih 30 persen untuk belanja pegawai. “Saat UU itu lahir, APBD Tapsel untuk belanja pegawai masih 27 persen, artinya dibawah ketentuan.”
“Nah setelah UU diberlakukan dengan masa transisi lima tahun ke depan, kita lihat belanja pegawai di Tapsel tiap tahun terus meningkat. Tahun 2023 porsi belanja pegawai mencapai 34 persen, 2024 sudah 44 persen, lalu 2025 sudah 53 persen. Rata-rata kenaikan hingga 10 persen per tahun. Ini tidak ideal,” jelasnya.
“Tapsel sekarang sedang membahas RAPBD 2026. Saya tidak mau ini. Saya minta dibuat roadmap bagaimana agar bisa kita turunkan,” tuturnya. Dia menyatakan sudah menyampaikan tidak mau menerima postur APBD yang masih menampung 53 persen belanja pegawai. “Kalau belanja pegawai sudah di atas 50 persen, daerah itu sudah tidak sehat. Bangkrut sudah,” tegasnya.
Gus Irawan menyatakan tak mau Tapsel disebut daerah bangkrut. “Apa upayanya? Tidak ada acara lain karena yang paling besar bobotnya dalam belanja itu adalah belanja operasional dan belanja pegawai. Itu tidak boleh di atas 30 persen terutama nanti usai masa transisi tepatnya 2027,” ujarnya,
Jadi kriteria ABPD sehat itu dibawah 30 persen belanja pegawai, 40 persen kurang sehat, di atas 50 persen itu sudah bangkrut. “Tidak ada cara lain. Belanja pengawai terlalu besar menyedot APBD. Dalam menghitung belanja ini ada yang disebut pembilang dan satu lagi penyebut, kata Gus Irawan.
“Pembilangnya adalah belanja pegawai dan penyebutnya adalah total belanja. Total belanja ini datang dari total pendapatan di Tapsel. Yang paling mungkin mengurangi belanja rutin tentu dengan mengurangi pembilangnya, atau mengurangi pegawai. Tapi itu tak bisa dilakukan terutama pada P3K karena sudah merupakan warisan masa lalu,” jelasnya.
“Yang bisa dilakukan dengan melihat komponen tunjangan atau tunjangan tambahan penghasilan pegawai, TPP. Saya lihat saat ini semua daerah sudah melakukan pemotongan TPP. Tapi di Tapsel saya masih bertahan belum ada pemangkasan. Tahun depan tidak ada acara lain,” ungkap Gus Irawan.
“Belanja pegawai yang bisa dipangkas atau yang bisa dikoreksi itu hanya TPP. Kalau gaji pokok, tunjangan jabatan kan tidak bisa,” sambungnya.
Ketika ditanyakan apakah pemotongan itu tidak akan mempengaruhi kinerja pegawai? Dia menjawab: “Ya, kalau ASN ini adalah abdi, kan sudah saya gambarkan sejak awal kepada mereka. Kita ini harus adil kepada rakyat. APBD itu kan uang rakyat masa mau kita habiskan sendiri. ASN juga harus faham bahwa tugas mereka sebenarnya melayani masyarakat,” jelasnya.
Pembangunan idealnya upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ujar Gus Irawan. “Nah di APBD kita belanja pembangunan minim. Saya sudah ajak teman-teman ASN di Tapsel meningkatkan kualitas dan jasa pelayanan. Maka ke depan, disamping pelayanan dasar, ada dua sektor yang kita fokus dan mandatori. Yaitu pendidikan dan kesehatan,” tuturnya.
Dia mengatakan pada dua sektor ini terutama anggaran pendidikan tahun depan sudah mencapai 29 persen, kemudian belasan persen untuk kesehatan. “Seingat saya untuk kedua sektor ini mencapai 45-47 persen dari total APBD Tapsel,” jelasnya.
Selain pemotongan TPP, Gus Irawan juga mencoba menggali potensi yang bisa dimaksimalkan untuk menambah pendapatan. “Kalau menaikkan PBB tak mungkin kita lakukan. Marah masyarakat. Saya tak mau seperti Bupati Pati yang didemo tiap hari,” katanya.
Gus Irawan mengaku upaya lain sesudah pemotongan TPP adalah tetap berkomunikasi dengan semua Kementerian di pusat karena Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sudah mem-fulling kenaikan anggaran pembangunan di daerah yang awalnya Rp900 triliun akan menjadi Rp1.200 triliun tahun depan tapi terpisah di masing-masing kementerian.
“Ya kita harus rajin dan rigid berkomunikasi ke Kementerian agar Tapsel mendapat porsi tambahan. Artinya government expenditure (belanja pemerintah) sebagai pendorong pertumbuhan tak kita khawatirkan asal bisa digiring dari pusat,” ucapnya.
Selain itu, Gus Irawan mengaku sedang mengembangkan potensi yang bisa digali. “Sudah kita siapkan lapangan mini soccer, dipadukan dengan obyek wisata Menara Pandang serta kebun raya yang ada di komplek perkantoran Bupati Tapsel. Ini harus kita rancang sebagai obyek wisata, bagaimana agar orang mau datang,” jelasnya.
Gus Irawan mengaku sudah berbicara dengan beberapa konsultan agar pendatang mau berwisata, serta nanti menyiapkan sesuatu yang bisa menjadi atraksi untuk pengunjung.
“Kemudian satu saya juga sudah rancang agar guest house milik Pemkab Tapsel berkontribusi ke kas daerah yang tahun lalu hanya memberikan sumbangan Rp8 juta. Ini baru saja saya coba optimalisasi pembayaran dengan QRIS, guest house itu sudah memberi pemasukan Rp18 juta. Masih kecil. Tapi ini akan kita kembangkan,” ungkapnya.
Pos Terkait
