Wakil Gubernur Sumut, Surya
MEDAN, kaldera.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menandatangani kesepakatan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerah ini.
Penandatanganan kerja sama dilakukan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Jumat (7/11/2025) malam. Kesepakatan ini juga melibatkan lembaga pendidikan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan Islam guna memperkuat sinergi pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Pemprov Sumut berkomitmen kuat dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan, kita berhasil menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dari 0,425 menjadi 0,399 pada tahun 2024,” ujar Wakil Gubernur Sumut Surya.
Meski demikian, Surya mengakui tantangan perlindungan perempuan dan anak di Sumut masih besar. Hingga Oktober 2025, tercatat 1.444 kasus kekerasan terjadi di berbagai wilayah.
“Perlindungan perempuan dan anak masih menjadi pekerjaan rumah yang serius. Karena itu, kita terus memperkuat kerja sama lintas sektor, mulai dari lembaga perlindungan, institusi pendidikan, hingga aparat penegak hukum,” tegasnya.
Menteri PPPA Arifah Fauzi mengapresiasi langkah dan capaian Pemprov Sumut dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Menurutnya, Sumut menjadi salah satu provinsi dengan kemajuan signifikan di bidang tersebut.
“Sumut layak dijadikan contoh. Provinsi ini telah menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023, dan tahun ini sebanyak 15 kabupaten/kota juga meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA),” ujar Arifah.
Dari 15 daerah tersebut, Kabupaten Deliserdang meraih kategori tertinggi (Nindya), disusul Medan, Labuhanbatu Utara, Tebingtinggi, Labuhanbatu, dan Serdangbedagai (kategori Madya), serta Binjai, Asahan, Batubara, Tapanuli Selatan, Karo, Sibolga, Padangsidimpuan, dan Padanglawas Utara (kategori Pratama).
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut Saiful Anwar Matondang, Rektor USU Muryanto Amin, Staf Ahli I TP PKK Titiek Sugiarti, Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Nurhayati, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta para bupati/wali kota se-Sumut dan perwakilan OPD. (Reza)