Syaiful Ramadhan Minta Pemko Medan Tidak Hanya Gusur PK5, tapi Hadirkan Solusi Nyata
Syaiful Ramadhan
MEDAN, kaldera.id – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, menilai langkah Pemerintah Kota Medan dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PK5) masih sebatas penggusuran tanpa solusi yang berpihak kepada rakyat kecil.
Menurut Syaiful, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga mencarikan solusi agar para pedagang tetap bisa berjualan secara tertib dan layak.
“Banyak warga beralih menjadi pedagang kaki lima karena lapangan kerja yang sempit. Ini bentuk perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Tapi pemerintah tidak menyiapkan tempat berjualan yang layak, sehingga mereka terpaksa berjualan di area yang dilarang,” ujarnya kepada wartawan di Medan, Kamis (13/11/2025).
Ia menegaskan, masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena kondisi tersebut terjadi akibat kurangnya kehadiran pemerintah dalam menyediakan ruang ekonomi yang adil.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan sekadar menertibkan. PK5 dan UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat, mereka harus dibina dan difasilitasi, bukan ditekan,” tegasnya.
Syaiful juga mendesak agar Pemko Medan segera mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima.
“Perda itu jangan hanya jadi dokumen di atas kertas. Jika dijalankan, bisa menjadi solusi konkret penanganan PKL di Kota Medan,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini terdapat ratusan ribu PKL dan pelaku UMKM di 21 kecamatan Kota Medan yang membutuhkan perhatian nyata dari pemerintah. (Reza)
Pos Terkait
