Prabowo Setujui Bantuan Rp60 Juta per Rumah untuk Pulihkan Hunian Korban Longsor dan Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pengalokasian anggaran Rp60 juta per rumah untuk membantu warga yang terdampak bencana longsor dan banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
MEDAN, kaldera.id – Presiden Prabowo Subianto menyetujui pengalokasian anggaran Rp60 juta per rumah untuk membantu warga yang terdampak bencana longsor dan banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Bantuan tersebut diberikan khusus untuk warga yang mengalami kerusakan rumah, namun tidak perlu direlokasi karena wilayah tempat tinggal mereka masih dinilai aman.
Keputusan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu (7/12) malam. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mendapat laporan menyeluruh terkait kondisi hunian masyarakat usai bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut.
Kepala BNPB Letjen Suharyanto melaporkan bahwa terdapat 37.546 rumah yang terdampak, mulai dari kategori rusak berat—termasuk yang hilang tersapu banjir—hingga rusak sedang dan ringan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena pendataan masih berlangsung bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Suharyanto juga memaparkan strategi penanganan hunian bagi para pengungsi. Pembangunan hunian sementara (huntara) akan dilaksanakan oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satgas penanggulangan bencana. Sementara itu, hunian tetap (huntap) akan menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Untuk warga yang rumahnya rusak namun tidak harus pindah, BNPB bersama satgas akan menangani perbaikan langsung di lokasi. “Kepada mereka yang tidak perlu relokasi, hunian akan kami perbaiki. Namun tetap dalam bentuk bantuan material, bukan uang tunai,” jelas Suharyanto. Ia menekankan bahwa pemberian bantuan non-tunai dipilih demi mencegah penyalahgunaan dan memastikan bantuan benar-benar digunakan untuk membangun kembali rumah warga.
Saat BNPB mengajukan usulan anggaran Rp60 juta per unit untuk pembangunan hunian tetap, Prabowo sempat mempertanyakan kecukupan nilai tersebut. Suharyanto menyatakan bahwa angka itu selama ini sudah mencukupi, namun tetap fleksibel jika presiden ingin menambah. Ia menambahkan bahwa warga yang mampu juga bisa menambah dengan dana pribadi atau bantuan keluarga.
Prabowo kemudian menyetujui besaran bantuan tersebut, namun meminta agar dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan inflasi dan kenaikan harga material bangunan. “Oke, tentu kita hitung lagi kenaikan harga dan inflasi,” ujar Prabowo.
Selain hunian tetap, pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp30 juta untuk pembangunan setiap unit hunian sementara. Rumah-rumah tersebut direncanakan berukuran 36 meter persegi, lengkap dengan ruang kamar, fasilitas MCK, serta ruangan pendukung lain yang diperlukan untuk memastikan kenyamanan para pengungsi selama masa pemulihan.
Dengan keputusan ini, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar dapat berjalan lebih cepat, sekaligus memberikan kepastian bagi ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal. Bantuan ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk hadir langsung dan merespons segera setiap bencana yang terjadi di tanah air. (dw/kal)
Pos Terkait
