Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap
MEDAN, kaldera.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) memiliki data dan pemetaan terkini terkait kondisi drainase serta sungai-sungai besar di Kota Medan sebagai dasar utama pengendalian banjir.
Menurut Rico, tanpa data yang akurat dan mutakhir, penanganan banjir di Kota Medan hanya bersifat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Tanpa data dan pemetaan yang akurat, upaya pengendalian banjir hanya akan bersifat parsial dan tidak menyelesaikan masalah,” kata Rico Waas saat memimpin Rapat Kerja Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2026 di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (14/1/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Ferri Ichsan, Inspektur Erfin Fahrurrazi, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Rico menjelaskan, pesatnya pertumbuhan Kota Medan, baik dari sisi penduduk maupun pembangunan kawasan, telah mengurangi fungsi daerah resapan air.
Banyak ruang terbuka hijau dan kawasan penahan banjir beralih fungsi menjadi permukiman dan bangunan permanen.
Ia menegaskan, perbaikan drainase saja tidak cukup jika tidak dibarengi solusi utama yang benar-benar mampu menekan banjir dalam skala besar.
“Drainase perlu dibenahi, tapi kita harus menentukan solusi paling jitu, bukan sekadar mengurangi dampak banjir,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Rico Waas menekankan bahwa normalisasi dan pelebaran sungai harus menjadi strategi utama penanganan banjir di Kota Medan.
Ia menyebut sejumlah sungai besar seperti Sungai Deli, Babura, Belawan, dan Bedera belum dinormalisasi selama puluhan tahun.
“Bahkan ada sungai yang terakhir dinormalisasi tahun 2000. Sudah 25 tahun. Kalau tidak ditangani maksimal, banjir akan terus berulang,” tegasnya.
Rico juga menilai pelebaran sungai sebagai solusi realistis untuk meningkatkan daya tampung air, mengingat tingginya curah hujan dan alih fungsi lahan di wilayah hulu. Ia mencontohkan keberhasilan penataan Sungai Ciliwung di Jakarta dalam menekan banjir.
“Air dari hulu hingga Medan Utara terakumulasi di sungai besar. Kalau kapasitasnya tidak ditambah, pasti meluap,” katanya.
Selain berdampak lingkungan, Rico menegaskan banjir juga melumpuhkan aktivitas ekonomi kota. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa, banjir di Medan berpotensi menimbulkan efek domino ke wilayah sekitarnya.
“Kalau Medan lumpuh, daerah sekitar juga akan terdampak,” ujarnya.
Rico juga mendorong pemanfaatan teknologi dan riset dalam pengendalian banjir dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), serta mencontoh sistem pengelolaan air di negara-negara maju seperti Belanda.
“Kalau dikerjakan, kerjakan maksimal. Jangan setengah-setengah,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menyoroti keberadaan bangunan di bantaran sungai yang menghambat normalisasi. Ia menegaskan sempadan sungai harus steril sesuai ketentuan.
Zakiyuddin juga menyoroti penutupan parit oleh pedagang dan pengecoran permanen di atas saluran air, khususnya di kawasan Belawan dan Sicanang, yang memperparah risiko banjir.
Rapat kerja tematik tersebut menjadi langkah awal perumusan strategi penanganan banjir Kota Medan yang lebih terarah dan komprehensif, dengan satu kebijakan utama yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Reza)