Rico Waas Genjot Digitalisasi Bansos, 792 Ribu KK Ditarget Tervalidasi Sebulan
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas
MEDAN, kaldera.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kota Medan guna memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan transparan.
Hal itu disampaikan Rico Waas saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Portal Perlinsos dalam rangka digitalisasi bansos Kota Medan di Ruang Kuala Deli Bank Indonesia, Senin (25/5/2026).
Dalam sambutannya, Rico menyoroti persoalan klasik penyaluran bansos yang kerap memunculkan keluhan di masyarakat akibat data penerima yang dinilai belum akurat.
“Sering kita dengar masyarakat bertanya kenapa dia tidak dapat bantuan, sementara tetangganya yang dianggap mampu justru menerima. Ini terjadi karena data belum sepenuhnya valid dan transparan,” ujar Rico Waas.
Menurutnya, digitalisasi menjadi solusi utama untuk memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan sosial agar lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, ke depan proses pendataan bansos tidak boleh lagi dipengaruhi unsur kedekatan ataupun subjektivitas di lapangan.
“Tidak boleh lagi ada data berdasarkan suka atau tidak suka. Semua harus berbasis data riil dan terverifikasi,” katanya.
Rico mengungkapkan Kota Medan menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi implementasi digitalisasi bansos oleh pemerintah pusat.
Dalam program tersebut, Pemko Medan menyiapkan sebanyak 5.080 agen pendamping sosial yang berasal dari unsur PKK, perangkat kelurahan, dan elemen masyarakat lainnya untuk melakukan pendataan lapangan.
Para agen itu ditugaskan memverifikasi sekitar 792 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Medan dengan target minimal lima KK per hari untuk setiap agen.
Dengan pola tersebut, Rico menargetkan seluruh data penerima bansos dapat tervalidasi dalam waktu satu bulan.
“Kalau ternyata jumlah masyarakat yang membutuhkan lebih banyak, itu harus kita hadapi dengan jujur. Data yang valid jauh lebih penting agar solusi yang diambil juga tepat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rico juga menekankan pentingnya penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari fondasi digitalisasi pelayanan publik dan bansos.
Sementara itu, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, mengatakan digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.
Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan proses registrasi, verifikasi biometrik, hingga penentuan penerima bansos dilakukan secara real-time dan lebih transparan.
“Kota Medan dipilih karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem pemerintahan yang cukup baik untuk mendukung implementasi program ini,” ujarnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Didit Widiana, menambahkan digitalisasi bansos diharapkan mampu meningkatkan akurasi data sekaligus memperluas akses pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap penyaluran bansos nantinya semakin tepat sasaran, akuntabel, dan inklusif,” katanya. (Reza)
Pos Terkait
