Gus Irawan Yakin Presiden Prabowo Bawa Indonesia Keluar Dari Tekanan Fiskal
Gus Irawan Pasaribu
MEDAN, kaldera.id – Gus Irawan Pasaribu, anggota DPR-RI Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan periode 2019-2024, yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa membawa Indonesia keluar dari tekanan fiskal dengan berbagai kebijakan yang sedang dirancang.
Gus Irawan Pasaribu, politisi Gerindra yang kini jadi Bupati Tapsel, mengungkapkan keyakinannya kepada media di Medan, kemarin. Hal itu disampaikannya karena sepanjang periode kedua di DPR-RI, Gus Irawan lebih fokus di Komisi XI yang bermitra dengan Kementerian Keuangan dan perbankan.
Dia mengatakan tekanan fiskal utama yang sekarang mengancam adalah terkait defisit anggaran yang bisa saja mendekati 3 persen sebagai ambang batas. Sementara dalam APBN tahun berjalan (2026) disepakati pemerintah dan DPR bahwa defisit pada angka 2,68 persen dari PDB atau setara Rp689,1 triliun.
“Indonesia banyak kehilangan sumber pendapatan karena praktek curang dalam perekonomian. Maka saya kira Badan Ekspor yang digagas pemerintah jika dijalankan akan mengawasi lebih ketat setiap transaksi yang berpotensi masuk ke kas negara,” kata Gus Irawan Pasaribu.
Gus Irawan mengatakan dalam berbagai penjelasan yang sudah disampaikannya invoice yang tidak jujur, transaksi yang tidak transparan nantinya akan dicatat lebih baik pada Badan Ekspor untuk membantu memperbaiki struktur APBN.
“Karena kita tahu komposisi penerimaan APBN itu tertinggi dari pajak. Nah sekarang sumber daya alam kita seperti nikel, timah dan lain-lain, itu jika transaksi ekspornya sesuai, pasti membantu APBN. Ini kita kehilangan potensi pajak ekspor karena yang tercatat hanya setengah dari transaksi sebenarnya. Separuh penerimaan negara hilang,” ungkapnya.
“Atau juga sekarang kita tahu, ternyata banyak koporasi suka-sukanya mengambil tanah membuka lahan sawit atau tambang. Seharusnya semua itu diatur oleh negara. Kita ambil contoh terdekat sajalah di Sumut. Di Padang Lawas ada 47.000 hektar lahan sawit yang secara legal formal sudah disita negara sejak 2007,” kata Gus Irawan lagi.
Jadi sejak 2007 sudah diambil negara karena melanggar hukum, sudah sempurna itu disita negara, tapi kemudian baru 2025 benar-benar dikuasai pemerintah, tambahnya. “Artinya 18 tahun kita kehilangan potensi pendapatan dari 47.000 hektar lahan sawit di sana. Tidak masuk ke kas negara. Coba hitung berapa triliun rupiah itu kita kehilangan. Ini contoh paling konkrit menurut saya, bahwa yang disita negara pun bisa sampai 18 tahun pembiaran,” tambahnya.
“Sekarang seingat saya sudah 3,5 juta hektar lahan sawit yang diambil alih negara secara nasional. Jika seluruh potensi masuk ke kas negara bukan tidak mungkin target pertumbuhan ekonomi kita yang 8 persen mudah tercapai,” kata dia.
Ketika disinggung berapa lama Presiden Prabowo Subianto bisa menertibkan semua traksaksi ekspor dan praktik curang korporasi, Gus Irawan menyatakan bahwa hal tersebut pasti butuh waktu. “Tidak mungkin tahun pertama langsung terealisasi,” kata dia.
“Tentu semua berproses. Terutama soal ekspor. Karena tingkat malingnya korporasi ini beda-beda. Kalau ketahuan, ya sudahlah harus diselesaikan. Sekarang kan masih ada yang melawan. Dan negara tidak boleh kalah. Tapi saya yakin penerimaan negara akan terus meningkat karena pemerintah sudah punya konsep mengatasinya. Termasuk memberdayakan maksimal Badan Ekspor yang siap dijalankan,” tegasnnya.
Lalu bagaimana dengan statement Presiden Prabowo soal rupiah yang mencapai Rp18.000 tidak perlu pusing karena masyarakat desa tak pakai dolar? Gus Irawan menjawab statemen itu sebenarnya untuk menenangkan psikologis warga.
“Saya lama dengan Pak Prabowo. Saya lama di Komisi XI membidangi keuangan dan perbankan. Tidak mungkin Presiden tak tahu apa yang disampaikannya. Tapi kan ketika rupiah sudah sampai ke angka Rp18.000 tak mungkin presiden membuat pernyataan yang makin bikin kuatir,” katanya.
Menurut Gus Irawan, ucapan Presiden sebagai upaya menenangkan psikologis masyarakat agar jangan terjadi panic buying. “Saya kira seorang kepala negara memang harus memberi rasa nyaman buat rakyatnya. Kemudian menghindari aksi borong dolar. Ini sebenarnya menjaga kondisi psikologis masyarakat dan pelaku pasar,” tuturnya.
“Jangan dikira beliau tak faham tentang ini. Faham sekali beliau itu. Presiden kita ini kan pelaku bisnis juga. Yang tahu betul kebijakan apa yang pas termasuk untuk mengantisipasi kebocoran transaksi keuangan. Kalau bisa diminimalisir akan sangat membantu kurs kita dengan optimalisasi sumber penerimaan,” jelasnya.
Demikian juga dengan upaya pemerintah menaikkan tax rasio sebagai langkah meningkatkan penerimaan APBN. Persoalan defisit APBN yang mendekati 3 persen pun bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan, kata Gus Irawan. “Ini kan soal rasio sebenarnya. Jika bicara defisit ada sisi pengeluaran dan penerimaan. Kalau kita mau menahan agar defisit tidak melebar tinggal kita tingkatkan penerimaan dan di sisi belanjanya kita biarkan,” tuturnya.
Kalau penerimaan sudah ditingkatkan dan masih dibutuhkan langkah berhemat maka efisiensi bisa dilakukan, jadi soal defisit hanya soal mengatur penerimaan dan pengeluaran saja, jelasnya. “Saya kira Kementerian Keuangan pasti punya hasil stress test terhadap pelebaran defisit. Jadi menahan defisit ini agar tidak menjadi lebih besar, paling ideal adalah dari sisi peningkatan pendapatan.”
“Kalau sudah sangat maksimal upayanya, cara terakhir menahan belanja. Efisiensi. Jika defisit terus meningkat maka dua sisi harus dimainkan. Penerimaan dan pengeluaran. Bagi saya sangat simpel kok. Matematika sederhananya begitu. Karena ini bicara rasio. Jika pun terjadi pelebaran masih bisa menghemat anggaran. Apalagi masih bulan Juni. Kecuali tadi defisitnya sudah sangat lebar di akhir tahun, sudah sangat tidak memungkinkan menghemat,” tambahnya.
Pemerintah, kata dia, sudah pasti melakukan simulasi, stress test yang kemudian sudah pasti difikirkan oleh Presiden. “Jadi secara ekonomi presiden kita punya pemahaman cukup baik soal ekonomi. Itu sebabnya saya yakin tekanan fiskal seberat apapun bisa dilewati,” tuturnya.
