MEDAN, kaldera.id – Pemerhati politik dan pemerintahan asal Universitas Sumatera Utara (USU), Dadang Darmawan mengaku, dalam lima tahun terakhir tidak terjadi perbaikan menonjol dalam hal pelayanan publik di Kota Medan.
Apa yang dikerjakan Pemko Medan lima tahun terakhir belum sesuai dengan prinsip melayani. Faktor penyebabnya adalah mentalitas aparatur di lingkup Pemko Medan yang masih belum terbenahi.
“Banyak prinsip pelayanan publik yang belum dipenuhi, seperti prinsip keterbukaan, kecepatan/kemudahan, maupun kenyamanan. Soal utamanya adalah mentalitas aparatur yang belum sepenuhnya berjiwa sebagai pelayan rakyat yang tulus dan ikhlas,” papar Dadang lagi.
Lantas, seberapa penting reformasi pelayanan masyarakat dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk Kota Medan?
“Reformasi birokrasi sungguh sangat penting. Terlebih di tengah era globalisasi yang semuanya menuntut pelayan yang lebih inovatif di seluruh bidang kehidupan. Ini akan berpengaruh terhadap nasib kesejahteraan suatu bangsa,” lanjutnya.
Dadang optimistis, jika ada yang punya konsep bagus untuk mereformasi birokrasi di Pemko Medan, maka kemajuan akan terbuka.
Jika tidak segera fokus pada reformasi birokrasi, Dadang meyakini Medan akan semakin tertinggal dari kota lainnya. Warga pun semakin sengsara. Sebab, inti pemerintahan adalah pelayanan yang prima kepada rakyatnya.
“Reformasi birokrasi sangat bergantung pada kemauan politik (political will) pemimpin, dalam hal ini Wali Kota Medan terpilih nantinya,” pungkas Dadang. (reza sahab)