MEDAN, kaldera.id – Langkah Pemko Medan membagikan beras ke warga terdampak Covid-19 menuai kritik. Sebab pernyataan Plt Walikota Medan terkesan membenturkan Kepala Lingkungan dengan warga.
“Plt Walikota Medan bilang kalau beras habis lapor ke kepling. Ini kan berbahaya,” kata aktivis Medan Utara Institute (MUI) Wiji Gatot, Selasa (7/4/2020).
Dikatakan Wiji, sampai saat ini Kepling tidak tau berapa kuota beras yang akan mereka terima untuk dibagikan ke warga. “Sementara Kepling udah terlanjur meminta berkas KK dan KTP ke warga yang tidak mampu. Apa jadinya bila ketika sudah didata, ujungnya malah tak kebagian karena kuota beras tak mencukupi,” kata Wiji.
Wiji mengutip keluhan salah satu Kepling di Medan yang mengaku gundah soal pembagian beras ke warga terdampak Covid-19 di Medan. “Kepling itu merasa dibenturkan dengan warga karena mendata tapi tak membagi beras ke warga. Makin berbahaya ketika Plt Walikota menyebut kalau beras habis melapor ke kepling. Kita desak Plt Walikota Medan jangan asal bunyi tanpa didahului kajian teknis dan psikologis,” ujar Wiji.
Wiji juga menyebutkan, per Selasa 7 April 2020 ada kecamatan yang belum terealisasi pembagian berasnya. “Misalnya Medan Petisah dan Marelan. Ini kecamatan yang kita telusuri. Kalau memang belum fix pendataan. Kasihan rakyat, sudah disuruh di rumah saja tapi tak diberi kepastian,” tandas Wiji.
Wiji pun mendesak Pemko Medan bisa lebih tersistem dan transparan dalam pembagian beras.
“Tersistem artinya jangan asal bunyi. 1.000 ton beras itu sangat kurang. Pemko Medan setidaknya harus membagikan 15.000 ton beras untuk warga selama terdampak Covid-19,” kata Wiji.
Anggarannya, Wiji menyarankan Pemko Medan meniadakan belanja untuk keperluan yang bisa ditunda. Kemudian masih bisa juga berkordinasi dengan DPRD Medan.
“Kan DPRD Medan berencana merealokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Ya saling kolaborasilah. Kita belum pernah lihat Pemko dan DPRD Medan jibaku untuk kepentingan rakyat,” tukas Wiji. (silvia marissa)