MEDAN, kaldera.id – Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara (USU), Warjio, PhD, mengritik rangkap jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumatera Utara (Sumut) dalam dua tahun kepemimpinan Edy Rahmayadi- Musa Rajekshah (Edy-Ijeck).
Ia menilai, kekosongan dan rangkap-rangkap jabatan ini akan menggangu efisiensi kinerja Sumut Bermartabat sebagimana yang di cita-citakan Edy-Ijeck. “Ini juga bisa menimbulkan persoalan dalam konteks kebijakan publik. Karena rangkap jabatan itu tidak memberikan efisiensi dari sisi kinerja,” kata Warjio, Senin (7/9/2020).
Maka, kata dia, gubernur harus cepat menempatkan orang-orang yang tepat untuk kemudian bisa bekerja lebih maksimal dalam membangun Sumut dari birokrasi Pemprovsu.
Ketua Prodi Ilmu Politik Fisip USU ini,
mengatakan, jika kekosongan ini tidak segera diisi, maka masyarakat akan menilai kinerja Edy-Ijeck hanya berfokus kepada satu kelompok saja. Karena rangkap jabatan, yang kemudian pembebanan biaya negara hanya kepada satu orang saja.
“Nanti kan masyarakat juga menilai kinerja mereka, kalau hanya fokus kepada atur mengatur birokrasi. Namun tidak fokus kepada yang lain, dengan rangkap jabatan itu juga tidak bagus,” pungkasnya.
Warjio menyebut, kekosongan ini harus segera diisi. Dikatakannya gubernur jangan terlalu lama mencari orang-orang yang akan mengisi kekosongan jabatan ini.
“Boleh saja dicari yang dipercaya. Tapi yang begitu tidak boleh lama, harus segera karena yang demikian tidak efisien. Pemprov itu pemerintahan yang butuh keseimbangan birokrasi,” ujarnya kepada kaldera.id. (finta rahyuni)