Ma’ruf Amin: Potensi Daerah Harus Dioptimalkan Dengan Pemberdayaan Masyarakat

Wakil Presiden (Wapres) Indonesia, Ma’ruf Amin mengungkapkan setiap daerah di Indonesia memiliki potensinya masing-masing. Namun potensi tersebut harus dioptimalkan dengan pemberdayaan masyarakat.
Wakil Presiden (Wapres) Indonesia, Ma’ruf Amin mengungkapkan setiap daerah di Indonesia memiliki potensinya masing-masing. Namun potensi tersebut harus dioptimalkan dengan pemberdayaan masyarakat.

MEDAN, kaldera.id – Wakil Presiden (Wapres) Indonesia, Ma’ruf Amin mengungkapkan setiap daerah di Indonesia memiliki potensinya masing-masing. Namun potensi tersebut harus dioptimalkan dengan pemberdayaan masyarakat.

“Lahan cukup, SDM cukup, optimalkan menjadi suatu potensi, menjadi kekuatan, power,” ujar Ma’ruf ketika memimpin rapat di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Rabu (17/11/2021).

Menurutnya, dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, kepala daerah perlu fokus dan upaya yang mendalam. Salah satunya dengan pemberdayaan. “Karena itu tidak cukup dengan Bansos, tetapi bagaimana pengentasan dilakukan melalui pemberdayaan,” ucapnya.

Dalam rapat yang juga diikti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Forkopimda Sumut, serta Bupati dan Walikota se-Sumut ini, dia menambahkan, bahwa reformasi birokrasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Sebab hal itu berkaitan dengan pelayanan publik. Kepercayaan investor pun bergantung pada pelayanan publik.

Ma’ruf mengapresiasi Pemprov Sumut lantaran telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut turut oleh BPK RI. “Saya harap capian ini harus diiringi dengan tata pemerintahan yang profesional, efisien, bersih dan juga bebas korupsi,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengapresiasi Pemprov Sumut, karena realisasi pendapatan APBD Sumut sudah mencapai 79,35%. “Sumut termasuk yang realisasinya mencapai target yang baik,” ungkap Tito.

Menurut Tito, untuk realisasi belanja Sumut mencapai 63,28%. Artinya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh belanja pemerintah daerah. “APBD agar jadi perhatian karena realisasi belanja pemerintah adalah tulang punggung utama,” ujar Tito.

Walikota Medan, Bobby Nasution usai mengikuti rapat mengungkapkan, bahwa Pemko Medan telah berkomitmen agar pelaku UMKM agar bisa naik kelas. Apalagi sejak pandemi Covid, UMKM sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian negara juga ikut terdampak. Untuk bangkit dari dampak tersebut, Bobby Nasution pun berharap agar pelaku UMKM harus akrab dengan sistem digitalisasi dan Pemko Medan siap memberikan pelatihan digitalisasi tersebut.

“Sebagai upaya untuk memajukan para pelaku UMKM di Kota Medan agar naik kelas terutama yang terdampak pandemi Covid-19, kami melakukan pembinaan guna memasarkan produk, penggiat UMKM juga akan diberikan pelatihan sistem digitalisasi. Di samping itu juga memberikan bantuan inventaris untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan guna mendukung penjualan,” pungkasnya.(reza)