MEDAN, kaldera.id- Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan akan terus mengawal proses RPP DBH Perkebunan Sawit.
“Perjuangan kita Komisi XI beserta pemerintah daerah bukan mudah. Berkali-kali pemerintah tidak memasukkan spesifik sawit di DBH dan sekarang alokasinya juga sudah jelas Rp3,4 triliun. Kita akan terus kawal, termasuk RPP-ya,” kata Gus Irawan Pasaribu.
Hal itu dikatakannya saat Seminar DBH Perkebunan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (8/2/2023).
Sementara Kepala Subdirektorat DBH, Direktorat DTU Kementerian Keuangan, Mariana Dyah Savitri, mengatakan sesuai UU Nomor 1/2022 DBH akan diberikan kepada daerah penghasil dan daerah yang berbatasan langsung dengan penghasil.
“DBH dialokasikan utamanya untuk infrastruktur jalan pendukung industri sawit dan pengalokasiannya ke daerah akan dilakukan setelah RPP DBH selesai,” kata Gus Irawan Pasaribu.
Sedangkan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Otto, mengatakan pihaknya akan terus mendorong pemaksimalan potensi daerah. “Kita tidak bisa tinggal diam ketika potensi suatu daerah terhambat, seperti DBH sawit ini. Kami akan terus mendorong dan memantau perkembangan DBH sawit ini,” kata Zulkifli. (rel/arn)
