Oleh Armin Nasution
DI ACARA pengukuhan Ketua Kadin Sumut dan pengurus periode 2022-2027, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjadi fokus perhatian saat menjadi pembicara tunggal di sesi awal. Seperti mungkin banyak dilakukannya pada event lain, kali ini pun sebagai orang nomor satu di Sumut dia tak mau membacakan pidato yang sudah disiapkan.
“Kalau saya bacakan pidato ini sama saja saya menyampaikan apa yang dibuat Kabiro Perekonomian. Pendapat dia yang saya sampaikan. Bagus saya tak pakai teks,” katanya di atas podium.
Walaupun mengaku sering diblow up media karena sering diluar teks, tapi tak membuatnya kapok walaupun sebelum berangkat ke acara Kadin Sumut sudah diingatkan Ibu Gubernur saat keluar rumah agar jaga lisan. Jadi di acara kemarin, Gubsu melontarkan keresahannya melihat angka inflasi di Sumut yang naik terus.
Menurutnya, angka inflasi di Sumut terus tinggi karena sudah di level 5,8 persen. Padahal seharusnya hanya ada di angka 3 persen maksimal. Karena itu pula dia melontarkan agar Kadin Sumut ikut mengendalikan inflasi. Bahkan dia sempat memanggil beberapa ketua Kadin kabupaten/kota yang ada di Sumut dari atas panggung seperti meminta bantuan.
Di awal bicara sebenarnya Gubsu menyatakan dia banyak belajar otodidak. Termasuk memahami Kadin sebagai organisasi. Maka wajar kemudian ketika dia bicara di forum itu yang dimintanya turut bertanggungjawab mengatasi inflasi di Sumut adalah Kadin. Karena itu pula saya jadi teringat bukannya untuk mengendalikan inflasi ini ada Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berkoordinasi dengan BI, Biro Perekonomian Pemprov, satuan kerja perangkat daerah masing-masing Pemprov, Pemkab dan Pemko serta Bulog ditambah BUMD.
Permintaan Gubsu ke Kadin Sumut untuk turut mengendalikan dan memikirkan bagaimana agar inflasi di daerah ini agar turun sebenarnya hal lumrah. Tapi seyogyanya untuk mengurai inflasi ini pun bisa ditelusuri. Akar masalah inflasi sebenarnya kan karena dua dorongan. Pertama dari sisi cost push inflation, biasanya karena pasokan barang berkurang atau yang kedua, didorong demand pull inflation atau akibat permintaan yang tinggi.
Kalau dilihat dari slide yang ditampilkan Gubsu di atas podium, sebenarnya komoditas seperti beras, cabai merah, cabai rawit, dan lain-lain bisa diproduksi di daerah ini, bahkan surplus. Tapi harganya naik. Itu yang menurut Gubsu membuat sakit kepala. Untuk mengurai persoalan yang muncul soal inflasi sekali lagi tak mudah.
Tapi jika persoalannya sudah difahami pasti ada solusinya. Kenaikan inflasi itu ada dimana sebenarnya? Jika Gubsu bicara bahwa stok dan pasokan surplus maka seharusnya tidak ada masalah dalam hal kecukupan (stok). Lalu kalau harganya naik apa yang menyebabkan? Penumpukan kah? Atao spekulasi?
Kenapa tiba-tiba ada kenaikan harga sementara stok barang terpenuhi? Berarti ada gap antara jumlah barang yang ditawarkan dengan jumlah yang diminta. Itu kenapa kemudian inflasi naik. Dalam hukum ekonomi, inflasi terjadi karena harga barang yang terus menerus dalam periode tertentu dan membuat daya beli masyarakat lemah. Dari sisi mikroekonomi juga setidaknya Gubsu pasti faham ketika terjadi kenaikan harga di pasar karena tarik menarik antara permintaan dan penawaran.
Lalu apakah kemudian tepat agar Kadin Sumut mengendalikan inflasi? Saya sedang tidak ingin berpolemik soal ini. Jika yang diharapkan adalah agar Kadin Sumut berkoordinasi dan kolaborasi memberikan sumbang saran terkait inflasi tentu wajar. Tapi jika diminta mengendalikan, pastikan dulu seberapa besar anggota Kadin Sumut menguasai jalur distribusi, rantai pasok barang, serta keterlibatannya dalam transaksi barang dan jasa dalam komoditas penyumbang inflasi di IHK (indeks harga konsumen).
Artinya ketika kita melihat bahwa inflasi disumbang oleh beras maka kita harus lihat siapa yang paling banyak berbisnis di komoditas ini. Ke si pebisnis itulah kita minta agar turut mengendalikan inflasi. Atau kalau kita melihat bahwa inflasi Sumut disumbang komoditas cabai misalnya, maka kita cek siapa pemain besar di lingkaran itu. Lalu ke dia lah kita minta bantu mengendalikan inflasi.
Seyogyanya kekhawatiran Gubsu soal kenaikan inflasi pasti menjadi momok dalam perekonomian. Apalagi dia sempat menyinggung jatuhnya rezim Soeharto di 1998 dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kemudian berdampak ke politik. Sepertinya itulah yang mengkhawatirkan Gubsu sehingga dia minta agar Kadin pun ikut serta mengendalikan inflasi. Artinya jika ekonomi baik, tak akan ada gejolak di masyarakat. Begitu sebaliknya.