JAKARTA, kaldera.id- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily tak sepakat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy soal fatwa perkawinan antara orang kaya dan orang miskin.
Menurut Ace, negara tak perlu masuk sampai ke ranah perjodohan. Perkawinan merupakan hak privat warga negara.
“Soal memilih jodoh itu urusan pribadi, tak perlu ikut campur negara. Ajaran Islam tentang perjodohan se-kufu’ (setara) juga tak harus dimaknai sebagai kesalahan penafsiran,” kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/2/2020).
Ace memaklumi jika Muhadjir melontarkan pernyataan itu sebagai selingan atau intermeso. Namun dia menilai pernyataan itu tidak tepat karena Muhadjir bagian dari negara.
Ketua DPP Partai Golkar itu juga memahami niat Muhadjir untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Akan tetapi, menurutnya, banyak cara lain yang seharusnya ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal itu.
“Lebih baik pemerintah mencari cara dan strategi yang tepat agar bagaimana kita dapat menanggulangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menyejahterakan rakyat,” ucap Ace.
Sebelumnya, Menko PMK melontarkan wacana agar Menteri Agama Fachrul Razi membuat fatwa agar orang kaya menikah dengan orang miskin.
Menurut Muhadjir fatwa itu bisa mengatasi masalah kemiskinan baru dan tafsir agama soal pernikahan yang harus dilakukan antara dua orang yang setara atau kufu.
Kufu atau kafa’ah adalah konsep dalam ilmu fikih Islam yang mengatur kesetaraan antarpasangan. Ada perbedaan di kalangan ulama terkait penafsiran hal tersebut.
Ada kalangan ulama yang mengartikan kufu sebagai setara dalam agama dan akhlak. Sementara ada pula kalangan ulama yang percaya kufu sebagai setara dalam status sosial.
“Mbok, disarankan sekarang dibikin Pak Menteri Agama ada fatwa; yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin,” kata Muhadjir dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/2). (dhf/wis/finta)