PARAPAT, kaldera.id – Indeks Resiko Bencana Provinsi Sumatera Utara berada di ranking ke 16 dari 34 provinsi dengan 13 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumut masuk kategori beresiko tinggi. Kondisi ini mengharuskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Sumut bekerja secara terintegrasi.
Hal ini terungkap dalam rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2023 yang diinisiasi BPBD Sumut, di Hotel Khas, Parapat. Kamis (10/2/2022).
Kepala BPBD Sumut, Abdul Haris Lubis, selama ini belum ada tim terpadu penanganan bencana sehingga terjadi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Penanganan bencana juga dilakukan secara parsial, tidak ada kerja sama antar daerah, walau sebenarnya terdapat bencana yang membutuhkan kerjasama dan sinkronisasi antar kabupaten/Kota.
“Karena itu dibentuk tim terpadu penanganan bencana daerah sumatera utara berdasarkan SK Gubsu. Kami juga sudah melakukan kajian akademis zonasi penanganan bencana di Sumut,” kata Haris.
Dia menambahkan, tindak lanjut dari hasil kajian zonasi penanganan bencana akan disusun rencana kontijensi sesuai dengan ancaman potensial di masing-masing zonasi.
Selanjutnya, pembagian zonasi penanganan bencana di Sumatera Utara juga akan dilengkapi dengan pos pendamping di tiap zona untuk mendukung percepatan penanganan bencana.
Tiap zona akan dilengkapi dengan perangkat pendukung dan SDM terlatih
Tiap zona akan dilengkapi dengan perangkat pendukung dan SDM terlatih berdasarkan potensi bencana yang kerap terjadi di tiap zona. Kemudian diharapkan agar kabupaten/kota di dalam satu zona dapat berkoordinasi dan saling membantu dalam melakukan penanganan bencana.
“Saat ini BPBD Sumut tengah membangun Sistem Informasi Kebencanaan dan akan membangun Early Warning System. Target kita tentu turunnya Indeks Resiko Bencana Sumatera Utara. BPBD Sumut harus jadi yang terdepan dalam penanggulangan bencana,” pungkasnya.
Dalam kegiatan itu, Gubsu yang diwakili Staf Ahli Gubsu bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Tripriyono, menyatakan sangat mengapresiasi atas pelaksanaan Forum OPD Sumut tahun ini dan berharap bahwa BPBD dapat membuat terobosan dengan mengadopsi teknologi terkini terkait penanggulangan bencana.
Pertemuan ini turut dihadiri Kepala BPBD Kabupaten/Kota Se- Sumut, BMKG Sumut dan stakeholder terkait. “BPBD akan menjadi badan yang strategis dan memberi dampak yang jauh lebih baik lagi bagi rakyat Sumatera Utara,” ungkapnya.(efri/red)
