Airlangga harus Tegas Ulang Musda Golkar Sumut

0
39
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

MEDAN, kaldera.id – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto diminta mengambil sikap tegas mengulang kembali pelaksanaan Musda X Partai Golkar Sumut.

Tokoh Senior Partai Golkar, Hardi Mulyono, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak boleh mendiamkan persoalan ini terlalu lama. Dia harus memutuskan untuk melaksanakan musda ulang.

“Tidak baik untuk Partai Golkar bila masalah ini dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya, Rabu (26/2/2020).

Sebagai ketua umum, Airlangga memiliki otoritas untuk memutuskan persoalan yang terjadi di tubuh partai. “Golkar ini partai besar. Jangan masalah kecil seperti ini dibiarkan berlarut,” kata Hardi.

Dari pengalaman Hardi sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, gaya Musda yang berlangsung di JW Marriott kemarin, belum pernah terjadi sebelumnya. “Plt Ketua DPD merangkap Waketum DPP. Harusnya dalam kondisi musda, hal itu tak bisa dilakukan. Pilihlah salah satu, supaya fair (adil),” pungkasnya.

DPP Golkar harus Legowo Terima Hasil Musda Golkar Sumut

Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara, Agus Suriadi, mengatakan DPP partai Golkar harusnya menerima hasil Musda X Golkar Sumut yang diadakan di Hotel JW Marriot, Senin lalu.

Menurutnya, proses topdown yang selama ini berjalan di semua partai menurut Agus sudah saatnya untuk di tinggalkan.

“Kalau setiap kali proses di daerah harus lagi sowan ke DPP, kapan partai di daerah bisa leluasa dalam mengambil kebijakan di daerah, yang tahu situasi daerah tentu saja para kadernya di daerah dan daerah tinggal melakukan proses koordinasi dengan pusat ” tambahnya.

Menurutnya, persoalannya setiap kali proses dinamika yang terjadi bukan memunculkan nilai-nilai yang konstruktif. “Makanya diperlukan kedewasaan dalam membangun budaya politik yang baik di tubuh partai,” tegas Agus.

Untuk sah atau tidaknya sosok yang terpilih Agus mengatakan tentu DPP yang akan menilai. “Proses yang terlihat demokratis. Tapi DPP Partai Golkar punya mekanisme internal,” tegasnya.(finta rahyuni)