MEDAN, kaldera.id – Kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Mandailing Natal (Madina) dinilai miskin gagasan. Masalah infrastruktur, investasi sawit dan kerusakan lingkungan di pesisir Pantai Barat Madina, tidak terjamah para calon.
“Hingga hari ini kita tidak melihat ada konsep pembangunan yang jelas untuk pesisir pantai barat Madina. Ketertinggalan di wilayah ini tidak menjadi kegelisahan para kandidat, sehingga tidak terlihat ada gagasan yang mengarah ke sana,” ujar Bambang S Harahap, Koordinator Divisi Kebijakan Publik, Pantai Barat Madina Research Centre dalam siaran persnya, kemarin.
Pria yang akrab disapa Bim ini menyebut, Pilkada Madina 2020 ini adalah momentum penting bagi pesisir Pantai Barat Madina, sehingga harus benar,-benar selektif memilih pemimpin berikutnya.
“Banyak aspirasi di wilayah pesisir ini yang menemui jalan buntu. Pembangunan infrastruktur terutama jalan jadi masalah klasik tidak pernah tuntas. Investasi perkebunan kelapa sawit selama ini kerap memicu konflik di masyarakat. Paling parah adalah pencemaran sungai akibat penambangan ilegal yang hingga kini tidak ada jalan keluar,” ujarnya.
Kata Bim, Wilayah pasisir Madina yang kaya sumber daya alam ini selama ini ada di layar kedua pembangunan, tidak masuk dalam prioritas yang membuat pembangunan menjadi barang langka di daerah tersebut.
Terkait Pantai Barat Madina hari ini, Bim menganggap imajinasi pemekaran masih berada di jalan panjang, sehingga perlu hal konkrit yang ditawarkan pada masyarakat agar pembangunan berkeadilan itu bisa diwujudkan.
“Arusnya ada yang lebih progresif, misalnya ada gagasan untuk membentuk Tim Percepatan Pembangunan Pantai Barat Madina, sehingga terlihat jelas ada komitmen dan konsep terukur bagaimana pantai barat ke depan akan diperlakukan,” pungkasnya.(rel/rani)