MEDAN, kaldera.id – Pengamat politik dan pemerintahan dari UIN Sumut, Faisal Riza mengungkapkan, sesungguhnya pelayanan Pemko Medan secara normatif sudah ideal.
Hanya saja kelemahan terlihat di praktik lapangan. Di mana, masih banyak keluhan yang disampaikan masyarakat atas aksi yang dilakukan Pemko Medan saat ini untuk berbagai urusan.
“Fakta itu kemudian menunjukkan praktik yang tak sesuai dengan SOP. Sehingga banyak masyarakat mengeluhkan penerapan birokrasi yang berbelit-belit,” terang Faisal Riza.
Maka kata Faisal Riza, reformasi birokrasi harus terus dilakukan dengan mengendepankan prinsip birokrasi modern seperti transparan dan akuntabel.
Birokrasi yang modern, transparan dan akuntabel bisa memicu perbaikan lebih luas di berbagai sektor.
“Misalnya, kalau pengurusan perizinan bebas pungli dan premanisme maka dunia usaha bisa lebih bergeliat. Ongkos produksi bisa ditekan, dan hasilnya lebih banyak dan menguntungkan,” lanjutnya.
Oleh karena itu, perbaikan birokrasi harus menjadi prioritas calon kepala daerah. Birokrasi juga harus lebih gesit dan peka. Gesit maksudnya adalah cekatan, cepat dalam merespon problem masyarakat.
“Sementara ini birokrasi kita dianggap tambun, bongsor. Sehingga geraknya lambat dan keteter dalam menyelesaikan persoalan masyarakat,” beber Faisal.
Maka itu, kepekaan sosial diharapkan bisa diwujudkan oleh pemimpin Kota Medan kelak. “Peka maksudnya sensitif terhadap problem masyarakat. Mengedepankan aksi simpatik. Sehingga benar adanya kehadiran birokrasi dalam masyarakat,” pungkas Faisal.(reza sahab)
