Pemotongan Anggaran UMKM Dikritik, Dewan: Jangan Korbankan Rakyat Kecil
Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, Sri Rezeki
MEDAN, kakdera.id – Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, Sri Rezeki menyayangkan pemotongan anggaran sebesar 41 persen terhadap Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan.
Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah seharusnya tidak menghapus kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM.
“Pemotongan ini berdampak langsung pada program pemberdayaan dan pelatihan UMKM. Padahal UMKM adalah ujung tombak perekonomian,” tegas Sri Rezeki dalam rapat evaluasi triwulan I tahun anggaran 2025 bersama Kadis Diskop UKM Perindag, Benny Nasution, kemarin.
Sri Rezeki menyoroti peran krusial UMKM, khususnya saat pandemi COVID-19, yang dinilai berhasil menyelamatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya, anggaran pelatihan dan pemberdayaan UMKM justru perlu ditingkatkan, bukan dikurangi.
Ia juga menekankan bahwa pengembangan UMKM membutuhkan dana besar, karena Kota Medan memiliki ratusan ribu pelaku usaha kecil. Proses pendampingan mulai dari penguatan mindset hingga pelatihan digital marketing memerlukan anggaran yang memadai.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung UMKM.
“Ini tugas kami di Komisi 3 untuk mengawasi anggaran. Kegiatan pemberdayaan UMKM harus tetap ada. Jangan dikorbankan,” pungkasnya. (Reza)
Pos Terkait
