Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk rutin menyampaikan program-programnya kepada publik, salah satunya melalui temu pers.
MEDAN, kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk rutin menyampaikan program-programnya kepada publik, salah satunya melalui temu pers.
Langkah ini dinilai penting agar masyarakat mengetahui sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan di Sumut.
Hal itu disampaikan Bobby saat bersilaturahmi dengan wartawan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman, Medan.
Menurutnya, temu pers rutin merupakan sarana transparansi sekaligus sosialisasi program pembangunan. “Jangan hanya kegiatan gubernur yang diikuti wartawan, tapi kalau bisa kegiatan OPD juga diliput di lapangan,” ujar Bobby.
Menindaklanjuti arahan tersebut, temu pers pertama digelar di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30, Medan, Rabu (17/9/2025).
Acara ini menghadirkan Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah, Kepala Dinas Kesehatan Faisal Hasrimi, Kepala BKAD Timur Tumanggor, serta Dirut RSU Haji Medan Sri Suriani Purnamawati melalui fasilitasi Dinas Kominfo Sumut.
Tema yang diangkat adalah Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Dalam sektor kesehatan, Pemprov Sumut akan segera meluncurkan Program Berobat Gratis (PROBIS), di mana masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan.
“Kita bukan sekadar Universal Health Coverage (UHC) ecek-ecek, tapi UHC yang betul-betul nyata,” tegas Faisal Hasrimi.
Selain itu, Pemprov Sumut juga memberikan beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) kepada tujuh putra-putri asal Kepulauan Nias. Mereka nantinya akan mengabdi di daerah asalnya sebagai dokter spesialis.
Di bidang pendidikan, Dikky Anugerah memaparkan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG). Mulai 2026, siswa SMA/SMK/SLB di Kepulauan Nias akan mendapat pembebasan biaya sekolah.
Program ini akan diperluas ke Pantai Barat pada 2027, lalu ke dataran tinggi dan wilayah lain pada tahap berikutnya. (Reza)
Pos Terkait
