Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution
MEDAN, kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Hal itu disampaikan Bobby saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Capaian Indeks SPI 2024 dalam rangka penguatan SPI 2025 bagi pemerintah daerah se-Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (2/10/2025).
Bobby menjelaskan, skor SPI Pemprov Sumut pada 2024 tercatat 58,55 poin dan masuk kategori rentan. Hasil ini, menurutnya, menjadi bahan evaluasi untuk mendorong transparansi di sektor pengadaan barang dan jasa, memperkuat sistem pengawasan internal, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah.
“Skor SPI Sumut 2024 sebesar 58,55 poin menempatkan kita pada kategori rentan. Karena itu, ini harus jadi komitmen bersama antara Pemprov, KPK, dan masyarakat untuk memperbaiki integritas, meningkatkan kepercayaan publik, dan mereformasi birokrasi,” ujar Bobby.
Ia menambahkan, salah satu fokus perbaikan adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyelesaian persoalan lahan, termasuk lahan eks HGU PTPN.
Pimpinan KPK RI, Johanis Tanak, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa indeks integritas nasional 2024 berada di angka 71,53 poin. Ia menekankan pentingnya pelayanan publik yang bersih sebagai kunci pencegahan korupsi.
“Indeks korupsi di Indonesia tinggi karena banyaknya pelayanan yang tidak benar. Maka, berikan pelayanan terbaik, jangan korupsi, dan jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Deputi Korsup KPK Wilayah I, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, menjelaskan SPI dilakukan untuk mengukur risiko korupsi pada sektor pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, manajemen SDM, serta pengelolaan anggaran.
“Tujuannya untuk memetakan kondisi integritas di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai dasar kebijakan perbaikan tata kelola serta pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Acara ini turut dihadiri Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong, bupati/wali kota se-Sumut, pimpinan OPD Pemprov, para Kasatgas, serta jajaran KPK RI. (Reza)
Pos Terkait
