Bobby Nasution Respons Bijak Pemangkasan TKD Rp 1,1 Triliun, Sumut Siap Hadapi Tantangan Fiskal 2026
Gubernur Sumut Bobby Nasution
MEDAN , kaldera.id – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menghadapi tantangan serius terkait kebijakan nasional setelah pemerintah pusat memangkas anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp1,1 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Alokasi TKD Sumut turun dari Rp5,5 triliun pada 2025 menjadi Rp4,4 triliun, sebuah penyesuaian yang diumumkan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari efisiensi APBN.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemerhati daerah, apalagi TKD Sumut, termasuk kabupaten/kota dan dana desa, sebelumnya mencapai Rp45,18 triliun pada 2025 — satu dari porsi terbesar di luar Pulau Jawa.
Seiring dengan ketatnya APBN 2026, pemerintah Sumut mulai melakukan sosialisasi terkait rencana realokasi anggaran. Gubernur Bobby juga berencana mengadakan rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota dalam akhir pekan ini sambil menunggu respons dari Istana terkait masukan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).Bobby juga menyampaikan perhatian khusus kepada daerah-daerah kecil yang PAD-nya terbatas. “Saya sangat memperhatikan kabupaten dan kota dengan PAD rendah. Oleh karena itu, kami mendorong kolaborasi melalui APPSI untuk dialog dengan pemerintah pusat,” tuturnya.Dengan kesiapan strategi dan kolaborasi itu, Sumut tampak mantap menghadapi tantangan fiskal di tahun mendatang dengan langkah nyata dan tidak hanya sekadar keluhan.(
Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menunjukkan sikap tenang dan penuh optimisme.
“Kami paham ini bagian dari kebijakan nasional untuk memprioritaskan pembangunan pusat. Yang penting, kinerja pemerintah daerah tetap berjalan dengan baik dan sudah ada strategi jangka panjang yang kami siapkan,” ujar Bobby usai melantik 177 pejabat eselon III di Gedung Gubernuran Sumut beberapa waktu lalu.
Bobby memastikan keamanan gaji dan tunjangan ASN serta PPPK, dengan dana belanja pegawai tetap terlindungi. Ia menambahkan, pemerintah daerah akan melakukan realokasi anggaran melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan tumbuh melalui investasi di sektor pariwisata, perkebunan, dan industri halal.
Pengamat ekonomi, Muhammad Arif menyambut baik sikap gubernur tersebut. Ia menilai langkah ini sebagai peluang melakukan reformasi fiskal daerah di tengah tekanan global.
“Pemangkasan TKD memang berat, tapi ini menjadi momentum agar Sumut memperkuat PAD minimal 15-20% per tahun melalui digitalisasi pajak dan kemitraan dengan swasta,” jelas Arif.
Arif menegaskan, jika dikelola dengan baik, pemangkasan ini tidak akan menghambat pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) di Sumut, bahkan bisa menjadi katalisator inovasi di pemerintahan daerah. (Reza)
Pos Terkait
