Gubernur Bobby Nasution Prioritaskan Relokasi 186 KK Warga Tandihat Korban Banjir dan Longsor
Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution (baju hitam) bersama Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu (baju putih). Foto; Reza Sahab/kaldera.id
TAPANULI SELATAN, kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution bersama Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu melakukan peninjauan lahan rencana pembangunan rumah hunian tetap (huntap) bagi korban banjir dan longsor di Desa Sibongbong, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sabtu (27/12/2025).
Para pengungsi di desa itu merupakan warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bahkan, warga meminta segera di relokasi karena pemukiman mereka saat ini sudah merasa tidak aman dan nyaman untuk ditempati lagi.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Bobby menegaskan bahwa relokasi warga Desa Tandihat menjadi prioritas utama karena kondisi tanah yang masih bergerak dan membahayakan keselamatan masyarakat.
“Pak Bupati memberikan dua alternatif lokasi, satu di sini dan satu lagi di Sipirokm Setelah kita dengar langsung aspirasi masyarakat, warga di sini memang sudah meminta untuk pindah,” kata Bobby Afif Nasution.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini pergerakan tanah masih terus terjadi di kawasan permukiman lama warga Tandihat, terutama saat hujan turun.
“Sampai hari ini, kalau hujan, siang hari bahkan malam hari, tanahnya masih bunyi, masih bergerak. Artinya, kondisi ini tidak aman untuk dihuni,” ujarnya.
Menurut Bobby, seluruh warga Desa Tandihat sepakat untuk direlokasi, berbeda dengan opsi lokasi di Sipirok yang masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.
“Kalau yang di Sipirok, sebagian masih mau, sebagian tidak. Masih tahap diskusi. Karena itu, kita akan sampaikan ke Kementerian PKP agar pembangunan hunian tetap diprioritaskan di lokasi ini,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan menjelaskan, bahwa jumlah warga terdampak di Desa Tandihat mencapai 186 kepala keluarga (KK). Lokasi yang direkomendasikan Badan Geologi dinilai layak untuk pembangunan hunian tetap.
“Jumlahnya 186 KK. Sebelumnya ada lahan dari PTPN, tetapi tidak direkomendasikan oleh Badan Geologi. Rekomendasinya justru di lokasi ini,” jelasnya.
Lahan yang akan digunakan merupakan kebun salak milik masyarakat seluas sekitar dua hektare. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata Bupati, siap melakukan pembebasan lahan demi percepatan pembangunan hunian tetap.
“Pak Gubernur langsung menyampaikan bahwa pembebasan lahan masyarakat seluas dua hektare ini akan difasilitasi oleh Provinsi,” pungkasnya.
Pemerintah daerah berharap pembangunan hunian tetap segera terealisasi agar warga korban bencana dapat tinggal di lokasi yang aman dan layak huni. (Reza)
Pos Terkait
