Ilustrasi
MEDAN, kaldera.id – Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak mendesak Pemko Medan memaksimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Sumut untuk mempercepat normalisasi lima sungai di Kota Medan guna mengatasi banjir.
Desakan itu disampaikan Paul usai pertemuan di Balai Kota Medan bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, anggota DPR RI Lokot Hasibuan, perwakilan BBWS Sumatera II, serta sejumlah pimpinan OPD, Selasa (10/2/2026).
Paul menegaskan, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan APBD Kota Medan karena keterbatasan anggaran. Ia menyebut, kebutuhan biaya normalisasi satu sungai diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun.
Jika lima sungai dinormalisasi, total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp7,5 triliun.
“APBD Medan tentu tidak sanggup. Karena itu perlu dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia meminta Pemko Medan terbuka terkait kemampuan keuangan daerah dan aktif membangun komunikasi dengan DPR RI, DPRD Sumut, serta kementerian terkait agar bantuan anggaran dapat direalisasikan.
Menurut Paul, kolaborasi lintas pemerintah dan dukungan Balai Wilayah Sungai Sumatera II menjadi kunci percepatan normalisasi sungai dan perbaikan tanggul untuk mewujudkan Medan bebas banjir.
“Kita harus maksimalkan koordinasi mulai sekarang, tahap demi tahap, supaya solusi banjir bisa segera terealisasi,” tegasnya. (Reza)