Rico Waas Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan Usai Entry Meeting LKPD 2025
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan komitmennya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah usai mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
MEDAN, kaldera.id – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan komitmennya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah usai mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
Kegiatan tersebut digelar secara daring oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan diikuti dari Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (2/4/2026).
Rico mengikuti kegiatan itu didampingi Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, serta jajaran pimpinan perangkat daerah.
Dalam arahannya, Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPD dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based audit) yang dipadukan dengan teknologi Big Data Analytics guna meningkatkan kualitas analisis.
Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan tim pemeriksa agar proses audit berjalan lancar dan optimal.
“BPK tidak berada pada posisi mengkritisi kebijakan, tetapi memastikan turunan kebijakan berupa program dan kegiatan berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Selain itu, Bobby juga menyoroti peran strategis DPRD dalam fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah, sehingga tata kelola keuangan dapat berjalan transparan dan akuntabel.
Ia mengapresiasi upaya pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga transparansi, namun mengingatkan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti.
BPK juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurutnya, audit LKPD bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan momentum untuk memperkuat akuntabilitas serta mendorong peningkatan pelayanan publik.
“Hasil pemeriksaan ini pada prinsipnya untuk mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, dan penurunan angka kemiskinan,” tegasnya.
Pemko Medan menilai proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Reza)
Pos Terkait
