Sidebuk Debuk Ditata Total, Bobby Hapus Pungutan Liar dan Siapkan One Stop Service
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution
MEDAN , kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, memastikan praktik pungutan liar di kawasan wisata Pemandian Air Panas Sidebuk Debuk, Desa Semangat Gunung dan Desa Daoulu, Kabupaten Karo, akan dihentikan menyusul kesepakatan yang telah dicapai antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha setempat.
Hal itu disampaikan Bobby kepada wartawan usai menerima laporan dari Bupati Karo Antonius Ginting di Kantor Gubernur Sumut, Jalan P. Diponegoro, Medan, Senin (22/6/2026).
Menurut Bobby, pengelolaan kawasan wisata tersebut ke depan akan menerapkan sistem pelayanan terpadu atau one stop service sehingga wisatawan tidak lagi menghadapi berbagai pungutan saat memasuki kawasan wisata.
“Laporannya tadi sudah final disampaikan oleh Pak Bupati Karo. Nantinya akan dibuka sistem one stop service. Para pengusaha di sana juga sudah berkumpul dan sepakat. Wisatawan nantinya bisa membayar layanan di mana pun dan mendapatkan akses terhadap fasilitas yang tersedia,” ujar Bobby.
Ia meminta agar kesepakatan tersebut segera diterapkan sehingga tidak ada lagi praktik pungutan liar maupun retribusi yang tidak sesuai ketentuan.
“Yang pasti pungutan liar ataupun retribusi yang selama ini menjadi persoalan tidak diadakan lagi,” tegasnya.
Meski demikian, Bobby meminta pemerintah daerah tetap memperhatikan masyarakat yang selama ini menggantungkan pendapatan dari aktivitas pungutan di kawasan wisata tersebut.
Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Sumut bersama Pemerintah Kabupaten Karo berencana membangun pusat oleh-oleh maupun pusat kuliner yang dapat dikelola langsung oleh kelompok masyarakat setempat.
“Nanti akan kita coba bangunkan pusat oleh-oleh atau food court yang dikelola langsung oleh kelompok masyarakat di sana. Bentuk pengelolaannya bisa disesuaikan dengan kesepakatan bersama,” katanya.
Bobby menilai praktik pungutan terhadap wisatawan yang hanya melintas atau memasuki kawasan wisata sudah tidak sesuai dengan arah pengembangan pariwisata modern.
Menurutnya, wisatawan akan bersedia membayar apabila mendapatkan layanan dan fasilitas yang jelas, bukan sekadar untuk melewati suatu kawasan.
“Kalau orang membayar karena mendapatkan fasilitas, tentu mereka akan membayar dengan ikhlas. Tapi kalau hanya lewat saja sudah harus membayar, saya rasa itu bukan lagi zamannya,” ujarnya.
Terkait munculnya persoalan serupa di sejumlah destinasi wisata lain di Sumatera Utara, termasuk yang sempat viral di kawasan Danau Toba, Bobby mengatakan pemerintah akan melakukan penertiban secara menyeluruh dan tidak hanya menangani kasus per kasus.
Ia menegaskan Presiden juga terus mendorong daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, sehingga praktik yang berpotensi mengurangi kenyamanan wisatawan harus dibenahi.
“Kita akan coba tertibkan secara keseluruhan. Pariwisata adalah potensi yang sangat baik bagi daerah. Jangan sampai wisatawan baru datang atau lewat sudah diminta membayar tanpa mendapatkan layanan yang jelas,” katanya.
Selain penataan pengelolaan wisata, Bobby juga menyambut usulan pembangunan jalur akses baru menuju kawasan Sidebuk Debuk. Namun, menurutnya, rencana tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut karena sebagian trase jalan yang diusulkan berpotensi melewati kawasan hutan dan membutuhkan izin dari Kementerian Kehutanan.
“Usulannya sudah kami terima. Kalau memang jalurnya melewati kawasan hutan, tentu harus ada izin terlebih dahulu dari Kementerian Kehutanan. Itu sedang kami pelajari,” pungkasnya.
Sebelumnya Bupati Karo Antonius Ginting yang ditemui terpisah di lokasi yang sama mengatakan, pihaknya memastikan tidak akan ada lagi pungutan retribusi masuk bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata tersebut.
Kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam upaya menata pengelolaan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Karo.
“Pengelolaan destinasi wisata air panas Semangat Gunung ke depan dapat diakses tanpa pungutan retribusi. Pendapatan asli daerah nantinya diperoleh dari pajak hotel atau penginapan, restoran, hiburan, reklame, retribusi sampah, dan parkir,” ujar Antonius.
Menurutnya, kesepakatan tersebut saat ini tinggal dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis bersama masyarakat sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.
Selain menghapus pungutan masuk, Pemkab Karo juga berencana membangun jalur akses baru menuju kawasan wisata tersebut. Selama ini wisatawan hanya mengandalkan satu akses jalan dari Simpang Doulu menuju lokasi pemandian air panas.
Antonius menjelaskan, pembangunan akses dua arah diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan dan mendukung pengembangan sektor pariwisata di daerah itu.
“Ke depan masyarakat sebagai wisatawan akan mengakses pemandian air panas Semangat Gunung dengan lebih nyaman sehingga tujuan wisata yang sebenarnya dapat tercapai,” katanya.
Terkait potensi dampak terhadap masyarakat yang selama ini memperoleh penghasilan dari aktivitas pungutan di kawasan wisata, Antonius menegaskan pemerintah akan mengedepankan pendekatan musyawarah dan komunikasi.
Menurutnya, salah satu solusi yang sedang disiapkan adalah membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sehingga mereka memiliki sumber pendapatan yang lebih tetap dan berkelanjutan.
“Itu tentunya akan dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah. Yang bisa dirancang saat ini adalah memberikan pekerjaan sehingga mereka mempunyai pendapatan tetap,” ujarnya.
Antonius juga menegaskan tidak ada rencana mengganti pungutan yang selama ini terjadi dengan sistem tiket masuk resmi di kawasan wisata tersebut.
“Itu tidak profesional. Namanya hanya mengganti casing saja. Hal itu tidak sesuai dengan amanah undang-undang,” tegasnya.
Sementara terkait keluhan wisatawan mengenai kondisi jalan dan minimnya penerangan menuju kawasan wisata yang banyak dikunjungi pada malam hari, Antonius memastikan perbaikan infrastruktur telah masuk dalam rencana pemerintah daerah.
“Perbaikan jalan dan pemasangan lampu penerangan sudah lama kami rencanakan. Jika anggarannya tersedia, tentu akan segera dilaksanakan,” pungkasnya. (Reza)
Pos Terkait
