Wakil Wali Kota Soroti Data Desil, Minta Lurah Turun Verifikasi Penerima Bansos
Zakiyuddin saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dalam penyerahan bantuan pangan periode Oktober–Desember 2026 di Lapangan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Senin (9/11/2026).
MEDAN, kaldera.id – Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap meminta pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menyusul masih adanya warga yang dinilai layak menerima bantuan, tetapi tidak terdata sebagai penerima.
Persoalan ketidaktepatan data tersebut disampaikan Zakiyuddin saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dalam penyerahan bantuan pangan periode Oktober–Desember 2026 di Lapangan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Senin (9/11/2026).
Menurut Zakiyuddin, ketidaksesuaian data desil masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar penyaluran bantuan pangan di Kota Medan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
“Kehadiran menteri diharapkan dapat banyak membantu masyarakat, terutama terkait masalah DTSEN yang dinilai masih belum tepat sasaran,” ujar Zakiyuddin.
Dia meminta para lurah dilibatkan secara aktif dalam proses verifikasi data dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kelayakan penerima sekaligus mencegah tumpang tindih bantuan dari berbagai program pemerintah.
“Jangan lagi terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan. Karena bantuan ini sangat banyak, lurah-lurah juga perlu ikut mengecek persoalan data,” tegasnya.
Zakiyuddin juga menekankan bantuan harus diprioritaskan kepada masyarakat yang paling membutuhkan agar ketidaktepatan penyaluran tidak memicu kecemburuan sosial.
Saat ini, lebih dari 203 ribu kepala keluarga di Kota Medan tercatat sebagai penerima bantuan pangan. Setiap keluarga mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram per bulan.
Sementara itu, Zulkifli Hasan menjelaskan pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu masyarakat. Upaya tersebut meliputi penyaluran bantuan beras, penyediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi, serta menjaga pasokan bahan baku bagi pelaku usaha dan peternak.
Zulkifli juga meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan agar dapat segera dikoreksi.
“Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Data bisa diperbaiki, namanya juga data,” ujarnya.
Dia menambahkan, pemerintah akan memperkuat integrasi penyaluran bantuan dan barang bersubsidi melalui Kementerian Sosial agar penyalurannya semakin tepat sasaran. (Reza)
Pos Terkait
