PDIP Dukung Ranperda Sistem Kesehatan Medan, Soroti Nasib Pasien BPJS Kelas III

redaksi
16 Nov 2026 17:33
Medan News 0 1
2 menit membaca

 

MEDAN, kaldera.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dilanjutkan melalui pembentukan panitia khusus (pansus). Namun, sejumlah persoalan pelayanan kesehatan, terutama nasib pasien BPJS Kesehatan kelas III, menjadi catatan kritis yang harus mendapat perhatian pemerintah.

Sikap tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Lily, dalam rapat paripurna DPRD Medan yang dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua Sri Rezeki dan Zulkarnaen, Senin (16/11/2026).

Lily mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi dukungan Pemko Medan terhadap Ranperda tersebut. Sejumlah substansi yang dinilai penting antara lain penguatan pelayanan promotif dan preventif, pelayanan kesehatan primer, kejelasan alur rujukan, serta prioritas pertolongan darurat sebelum urusan administrasi.

Selain itu, Ranperda diharapkan mengatur keterbukaan informasi ketersediaan kamar, kepastian obat, perlindungan pasien dan tenaga kesehatan, hingga transparansi pembiayaan.



“Kami mempunyai kesamaan pandangan. Dengan Ranperda baru ini, warga akan merasakan kehadiran pemerintah secara nyata di saat mereka sakit,” ujar Lily.

Meski mendukung, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa tanggung jawab kesehatan tidak hanya berada di tangan pemerintah dan rumah sakit, tetapi juga masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Karena itu, edukasi promotif dan preventif diminta digencarkan melalui puskesmas, termasuk penyuluhan bahaya narkoba serta penguatan kegiatan Posyandu bagi balita dan lansia.

Fraksi PDI Perjuangan juga menagih komitmen Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas untuk menjadikan 41 puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar.

Sorotan paling tajam diarahkan pada persoalan rujukan dan keterbatasan ruang rawat inap di rumah sakit provider. Fraksi PDI Perjuangan menilai pasien BPJS Kesehatan kelas III kerap terlantar dan mendapat perlakuan tidak adil ketika membutuhkan pelayanan rawat inap.

“Mohon hal ini diperhatikan dan tidak terulang kembali ke depannya,” pinta Lily.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mendorong optimalisasi RSUD Dr Pirngadi Medan dan RSUD Bachtiar Djafar. Upaya itu perlu didukung pembenahan gedung dan ruang rawat inap, pengadaan peralatan kesehatan modern, pemenuhan dokter spesialis dan tenaga paramedis, serta integrasi administrasi dengan seluruh puskesmas.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Ranperda mengatur secara tegas mekanisme pengaduan masyarakat, pengawasan mutu pelayanan, serta sanksi bagi pihak yang melanggar standar pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, perlindungan terhadap dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis dari ancaman kekerasan juga dinilai perlu mendapat pengaturan yang jelas dalam regulasi tersebut. (Reza)