PKS Soroti Pelayanan UHC, Rujukan Puskesmas hingga Kamar BPJS di Medan

redaksi
16 Nov 2026 17:05
Medan News 0 1
2 menit membaca

 

MEDAN, kaldera – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan memberikan kepastian hukum terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Regulasi tersebut juga didesak mampu menjawab persoalan pelayanan kesehatan, mulai dari kendala program Universal Health Coverage (UHC), rujukan pasien hingga ketersediaan kamar perawatan.

Permintaan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan, Rajudin Sagala, dalam rapat paripurna jawaban fraksi terhadap tanggapan kepala daerah atas Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (16/11/2026).

Rajudin mengatakan, kepastian hukum proses pembentukan Ranperda perlu diperjelas. Sebab, pembahasan sebelumnya telah melalui rapat paripurna pada 10 Februari dan 6 April 2026. Namun, perubahan substansi menyebabkan proses pengusulan harus diulang dari awal.

“Kami mengingatkan persoalan ini agar tidak muncul persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari,” katanya.



Selain aspek legalitas, Fraksi PKS menyoroti sistem rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit yang dinilai masih menyulitkan masyarakat. Keluhan keterlambatan rujukan kerap terjadi, meskipun pasien membutuhkan penanganan medis lanjutan.

Menurut Rajudin, mekanisme rujukan harus mengutamakan kondisi medis dan keselamatan pasien, bukan sekadar prosedur administratif.

“Mekanisme rujukan harus mengutamakan kondisi medis dan keselamatan pasien, terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan segera di rumah sakit,” ungkapnya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pelayanan program UHC. Fraksi PKS masih menerima keluhan pasien yang ditolak puskesmas karena memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, meskipun telah dijamin program berobat gratis Pemko Medan.

“Pemko Medan diminta memastikan persoalan administrasi tersebut tidak menghalangi masyarakat memperoleh hak pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Fraksi PKS juga meminta transparansi ketersediaan kamar perawatan bagi pasien BPJS Kesehatan kelas III dan peserta UHC. Rajudin menyoroti keluhan pasien yang mendapat informasi kamar penuh saat menggunakan jaminan kesehatan, tetapi justru tersedia ketika bersedia menjadi pasien umum atau naik kelas perawatan.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, Fraksi PKS mendorong Pemko Medan memperkuat program promotif dan preventif melalui sosialisasi pola hidup bersih dan sehat secara masif serta berkelanjutan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kata Rajudin, tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan, tetapi juga harus mengutamakan pencegahan penyakit.

Fraksi PKS turut meminta peningkatan kualitas pelayanan tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit. Sikap tenaga medis yang tidak ramah, ketus, bahkan memarahi pasien dan keluarga dinilai tidak boleh dibiarkan.

“Pelayanan kesehatan harus mengedepankan sikap humanis, profesional, serta berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” pungkasnya. (Reza)