Rajuddin Sagala
MEDAN, kaldera.id – Honor kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Medan yang hanya Rp100 ribu per bulan menjadi sorotan anggota DPRD Medan, Rajudin Sagala. Ia meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaikkan insentif sekaligus memperbaiki mekanisme pencairan agar dibayarkan rutin setiap bulan.
Rajudin mengatakan, besaran honorarium tersebut belum sebanding dengan tugas dan tanggung jawab kader Posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi ibu dan anak serta pemantauan tumbuh kembang balita.
Aspirasi mengenai rendahnya honorarium itu disampaikan para kader Posyandu di Kota Medan. Selama ini, insentif sebesar Rp100 ribu per bulan tersebut dicairkan setiap tiga bulan sekali.
“Para kader Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mereka turut membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai program kesehatan, terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pemantauan tumbuh kembang balita,” kata Rajudin kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, Pemko Medan perlu memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan para kader dengan mempertimbangkan kenaikan honorarium yang lebih layak dan sebanding dengan beban kerja mereka.
“Kami meminta Pemko Medan mempertimbangkan kenaikan honorarium kader Posyandu. Jangan sampai mereka yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat justru kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tegasnya.
Selain besaran insentif, Rajudin juga meminta Pemko Medan mengubah mekanisme pencairan honorarium yang selama ini dilakukan setiap tiga bulan sekali. Ia berharap pembayaran dapat dilakukan rutin setiap bulan dan tidak mengalami keterlambatan.
Menurut anggota DPRD Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I tersebut, kepastian pembayaran merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap pengabdian kader Posyandu yang selama ini membantu pelayanan kesehatan masyarakat dengan berbagai keterbatasan.
“Jangan hanya menuntut para kader untuk terus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi hak mereka juga harus diperhatikan. Pembayaran honorarium harus dilakukan tepat waktu dan rutin setiap bulan,” ujarnya.
Rajudin berharap Pemko Medan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui kebijakan konkret dan dukungan penganggaran yang memadai dalam APBD Kota Medan.
Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan kader Posyandu bukan semata-mata persoalan honorarium, melainkan bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka sekaligus upaya memperkuat kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
“Jika kita ingin pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik, maka orang-orang yang berada di garis terdepan dalam pelayanan tersebut juga harus mendapatkan perhatian dan kesejahteraan yang layak,” pungkasnya. (Reza)