Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan akreditasi RSUD Dr Pirngadi harus berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan, bukan sekadar mengejar predikat atau pengakuan formal.
MEDAN, kaldera.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan akreditasi RSUD Dr Pirngadi harus berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan, bukan sekadar mengejar predikat atau pengakuan formal. Standar pelayanan inklusif dan keselamatan pasien harus diterapkan secara konsisten.
Penegasan itu disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi dalam pembukaan Survei Akreditasi RSUD Dr Pirngadi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Selasa (17/11/2026).
“Kami ingin menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar proses penilaian untuk memperoleh predikat dan pengakuan, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa standar mutu pelayanan yang inklusif dan keselamatan pasien benar-benar diterapkan dalam seluruh proses pelayanan di rumah sakit ini,” ujar Erfin.
Dalam kesempatan tersebut, Erfin memaparkan langkah Pemerintah Kota Medan memperkuat sektor kesehatan, termasuk melalui pembenahan RSUD Dr Pirngadi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sistem Kesehatan Kota Medan.
Regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dengan mengedepankan aspek promotif dan preventif.
Pemko Medan juga memperluas jangkauan pelayanan bagi masyarakat rentan yang belum terakomodasi dalam skema pembiayaan kesehatan. Salah satunya melalui penanganan medis bagi pasien kategori Mr. X dan korban begal yang tidak tercover BPJS Kesehatan.
“Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan jangkauan terhadap layanan bagi masyarakat yang selama ini belum tercover. Contohnya, RSUD Dr Pirngadi ini menjadi salah satu tempat untuk masyarakat yang perlu penanganan medis, khususnya yang dikategorikan Mr. X, kemudian juga penanganan korban begal yang tidak tercover BPJS Kesehatan,” katanya.
Selain pembenahan layanan, RSUD Dr Pirngadi juga didorong memperkuat sumber daya manusia (SDM), terutama tenaga medis dan dokter spesialis.
Upaya tersebut dilakukan melalui perekrutan CPNS untuk formasi tenaga medis dan dokter spesialis secara berkala, kerja sama strategis, serta pemberian dukungan rekomendasi dan beasiswa bagi dokter internal yang melanjutkan pendidikan spesialis.
Sementara itu, Ketua Tim Surveior KARS, dr Flora Maya Damanik, MARS, FISQUA, CHAE, CHQP, menegaskan survei akreditasi bukan bertujuan mencari kesalahan rumah sakit, melainkan menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
Selama tiga hari pelaksanaan survei, tim akan menelusuri dokumen, melakukan observasi langsung, serta berdiskusi dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit.
Flora meminta seluruh jajaran RSUD Dr Pirngadi bersikap terbuka dan kooperatif agar proses penilaian berjalan objektif dan konstruktif tanpa mengganggu pelayanan kepada pasien.
Ia juga meminta direktur rumah sakit mendampingi tim surveior selama proses berlangsung agar setiap temuan yang membutuhkan tindak lanjut dapat segera ditangani.
Sebelumnya, Plt Direktur Utama RSUD Dr Pirngadi Medan, Mardohar Tambunan, menyambut baik pelaksanaan survei akreditasi yang dilakukan secara daring tersebut. Ia berharap penilaian independen KARS dapat menjadi bahan evaluasi untuk mendorong pembenahan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap rumah sakit milik Pemko Medan itu.
“Kami mohon arahan, bimbingan, serta masukan dari para surveior yang secara independen akan melihat proses pembenahan yang berkelanjutan,” ujar Mardohar. (Reza)