Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 1 DPRD Medan bersama Inspektorat, Satpol PP, Bagian Hukum, lurah, dan kepala lingkungan di ruang rapat Komisi 1 DPRD Medan, Selasa (17/11/2026).
MEDAN, kaldera.id – Komisi 1 DPRD Kota Medan mendesak penonaktifan Albena Boang Manalu dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (P2D) Satpol PP Medan menyusul dugaan pemukulan terhadap kepala lingkungan (kepling) saat Apel Kesiapsiagaan Bencana di Lapangan Merdeka, Sabtu (14/11/2026) lalu.
Desakan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 1 DPRD Medan bersama Inspektorat, Satpol PP, Bagian Hukum, lurah, dan kepala lingkungan di ruang rapat Komisi 1 DPRD Medan, Selasa (17/11/2026).
Anggota Komisi 1 DPRD Medan, Robi Barus, meminta Inspektorat segera merekomendasikan penonaktifan Albena apabila dugaan kekerasan fisik tersebut terbukti. Menurutnya, tindakan pemukulan tidak hanya mencerminkan perilaku buruk seorang aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga berpotensi masuk ranah pidana.
“Kalau pemukulan itu benar adanya, maka Inspektorat harus mengeluarkan rekomendasi agar Albena dinonaktifkan. Bahkan kalau benar ini pemukulan, maka sebenarnya ini sudah masuk ke ranah pidana,” kata Robi kepada Sekretaris Inspektorat Medan, Desy Chalizah Permataningtyas Harahap.
Robi menilai tindakan Albena telah mencoreng nama baik Pemko Medan. Terlebih, kepala lingkungan merupakan mitra kerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan pelayanan pemerintahan di tengah masyarakat.
“Kepada kepling saja Satpol PP bertindak seperti itu, bagaimana pula kepada masyarakat kecil. Apa yang dilakukan saudara Albena sebagai Kabid di Satpol PP Kota Medan sudah mencoreng nama baik Pemko Medan. Kami di DPRD Medan sangat menyayangkan peristiwa ini,” tegasnya.
Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris Inspektorat Medan, Desy Harahap, mengatakan pihaknya telah memeriksa Albena dan Marudut Simanjuntak, kepala lingkungan yang terlibat pertengkaran mulut dengan Albena.
Namun, Inspektorat mengaku belum menemukan identitas kepling yang diduga menjadi korban pemukulan. Dalam rekaman video yang diperiksa, sosok kepling yang dimaksud juga tidak terlihat jelas. Hingga RDP berlangsung, belum ada kepala lingkungan yang melaporkan dugaan pemukulan tersebut.
“Jadi kita tidak menemukan kepling yang diduga dipukul tersebut. Di rekaman video juga tidak terlihat mana kepling yang dipukul, sehingga kepling yang dimaksud tidak bisa dipanggil karena kita tidak tahu orangnya. Sampai saat ini juga tidak ada kepling yang melapor karena dipukul. Yang kita periksa itu Pak Marudut, kepling yang sempat bertengkar mulut dengan Pak Kabid (Albena),” jelas Desy.
Meski belum menemukan kepling yang diduga menjadi korban, Inspektorat tetap merekomendasikan sanksi disiplin terhadap Albena. Sanksi tersebut berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun atas keributan dengan kepala lingkungan dalam kegiatan Apel Kesiapsiagaan Bencana.
Mendengar penjelasan itu, Ketua Komisi 1 DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, meminta Inspektorat tidak berhenti pada pemeriksaan pihak yang sudah diketahui identitasnya. Ia mendesak penelusuran dilanjutkan untuk menemukan kepling yang diduga dipukul.
“Kita jangan naiflah. Sudah pasti yang bersangkutan dipanggil oleh camatnya dan diminta memberikan klarifikasi seolah-olah tidak ada pemukulan. Sementara saat kejadian itu, saksi mata kepling dipukul Handy Talkie itu sangat banyak. Inspektorat jangan tutup mata,” tegas Reza.
Desy memastikan Inspektorat masih mengembangkan pemeriksaan. Jika nantinya ditemukan kepling yang benar-benar menjadi korban pemukulan, pihaknya akan mempertimbangkan rekomendasi sanksi tambahan.
“Kita masih melakukan pengembangan. Apabila nantinya ditemukan kepling yang memang dipukul, maka tentu akan ada rekomendasi lainnya,” jawabnya.
Dalam RDP yang turut dihadiri Wakil Ketua Komisi 1 Muslim Harahap serta anggota Komisi 1 Edi Saputra dan Syaiful Ramadhan itu, Marudut juga menceritakan kronologi keributannya dengan Albena.
Ia mengatakan telah bergabung dalam barisan kepala lingkungan di Lapangan Merdeka sejak pukul 07.00 WIB, meskipun acara dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB. Saat hendak kembali ke barisan setelah pergi ke toilet, Albena disebut melarangnya masuk.
Marudut mengaku tetap menerobos barisan hingga Albena mendatanginya dan menantang berkelahi sambil mendekatkan kepala.
“Saya sempat ke toilet untuk buang air kecil sekaligus istirahat sebentar. Saat saya mau kembali ke barisan, saya dilarang oleh Pak Albena, tetapi saya tetap menerobos masuk ke barisan. Pak Albena lalu mendatangi saya dan menantang saya berkelahi sambil memajukan kepalanya ke arah saya,” ungkapnya.
Marudut menegaskan dirinya tidak dipukul Albena. Namun, setelah keributan tersebut, terjadi keributan lain antara Albena dan kepling berbeda yang hingga kini belum diketahui identitasnya.
“Jadi ributnya bukan hanya sama saya, tetapi juga dengan kepling yang lain, tapi saya nggak tahu yang mana keplingnya. Infonya kepling yang lain itu yang dipukul,” katanya.
Robi Barus kembali mengecam sikap Albena yang dinilainya arogan. Ia menilai kepala lingkungan tidak seharusnya diperlakukan seperti itu, terlebih mereka telah menunggu berjam-jam dalam kegiatan tersebut.
Sementara itu, Reza juga menyayangkan ketidakhadiran Albena dalam RDP meskipun telah menerima undangan Komisi I DPRD Medan. Menurutnya, Albena merupakan pihak utama yang perlu dimintai penjelasan secara langsung.
“Sebenarnya saudara Albena itu harus hadir saat ini. Dia sudah kita undang sebelumnya, tetapi yang bersangkutan justru tidak hadir. Kasatpol PP hadir, tapi Albanenya malah tidak hadir. Ini orang tidak punya etika,” tegas Reza.
(Reza)