Wali Kota Ingatkan OPD, Tambahan TKD Rp565,35 Miliar Harus Tepat Sasaran

redaksi
19 Nov 2026 10:40
Medan News 0 1
3 menit membaca

 

MEDAN, kaldera.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menggunakan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp565,35 miliar secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Anggaran tersebut harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar target penyerapan.

Penegasan itu disampaikan Rico melalui sambutan tertulis yang dibacakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/2026).

Rico menyebut tambahan TKD tersebut diperuntukkan bagi percepatan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, perbaikan pelayanan publik, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi pascabencana yang terjadi pada 2025.

Pemko Medan telah mendistribusikan anggaran itu kepada 34 perangkat daerah, termasuk kecamatan, sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kebutuhan program masing-masing. Selain itu, Pemko Medan juga telah menyalurkan Rp50 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.



Menurut Rico, besarnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat harus diikuti pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memperhatikan urgensi kebutuhan, kualitas pelaksanaan, serta hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

Ada lima aspek yang menjadi penekanan dalam pengelolaan tambahan TKD. Pertama, perencanaan dan penganggaran harus berdasarkan kebutuhan yang jelas, skala prioritas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pelaksanaan kegiatan harus sesuai jadwal dan target tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan, efektivitas, efisiensi, kewajaran, serta aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Seluruh penggunaan anggaran wajib didukung dokumen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga harus konsisten.

Keempat, pengawasan dan pengendalian. Rico meminta Inspektorat Kota Medan melakukan pendampingan serta pengawasan berbasis risiko sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Upaya pencegahan penyimpangan, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), harus menjadi prioritas.

Kelima, setiap program harus memberikan hasil dan manfaat terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, pemulihan ekonomi, pengurangan risiko bencana, serta perbaikan pelayanan publik.

Rico juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah bersikap terbuka dan kooperatif selama proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kendala dalam pelaksanaan program harus disampaikan agar memperoleh arahan dan rekomendasi teknis.

Rapat monitoring dan evaluasi tersebut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Panjaitan, Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Fernando Hasudungan Siagian, serta Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama Itjen Kemendagri Muhammad Dimiyati.

Turut mengikuti secara daring Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Inspektur Jenderal Kemendagri Wahyu Bintono Hari Bawono, dan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga. Sejumlah pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan juga mengikuti kegiatan tersebut. (Reza)