Bobby Minta Peserta Pemilu dan Tim Sukses Pelaku Politik Uang Dihukum Tegas

redaksi
20 Nov 2026 16:11
Medan News 0 1
3 menit membaca

 

MEDAN, kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan sanksi hukum terhadap peserta pemilu, calon kepala daerah, dan tim sukses yang melakukan pelanggaran. Ia meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu mengatur secara tegas praktik politik uang serta penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) untuk menghasut pemilih.

Hal itu disampaikan Bobby saat menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pemilu Komisi II DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (20/11/2026).

Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah kepala daerah dan pimpinan perguruan tinggi tersebut, Bobby memaparkan sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan penyelenggaraan pemilu di Sumut. Di antaranya akurasi data kependudukan, politik uang, hingga potensi gesekan masyarakat akibat penggunaan isu identitas dalam kontestasi politik.
Menurut Bobby, kondisi masyarakat Sumut pada umumnya relatif kondusif di luar momentum pemilu. Namun, situasi tersebut kerap berubah ketika kontestasi politik berlangsung akibat munculnya gesekan yang dipicu peserta pemilu.

“Masyarakat kita ini sebenarnya hari-hari biasa tidak terjadi gesekan. Baru agak ribut kalau sudah mau pemilu, dan yang memicu keributan itu tentu peserta pemilu yang ada. Karena itu, harus ada aturan hukum yang jelas dan tegas apabila isu suku atau SARA mulai dibawa-bawa untuk menghasut pemilih,” ujar Bobby.



Selain politik identitas, Bobby menyoroti praktik politik uang yang dinilai masih menjadi persoalan serius. Ia mengungkapkan, berdasarkan sejumlah survei, masyarakat Sumut tergolong paling terbuka mengakui kesediaannya menerima imbalan uang saat momentum pemilu.

Meski demikian, Bobby menilai penerapan sanksi pidana terhadap masyarakat yang menerima uang akan sulit dilakukan. Karena itu, menurutnya, regulasi harus lebih tegas menyasar pihak yang menggerakkan praktik tersebut, terutama peserta pemilu, calon kepala daerah, dan tim sukses.

“Kalau kita memberikan hukuman kepada masyarakat, rasanya itu hal yang sangat sulit. Jadi pengaturan norma hukumnya harus benar-benar tegas menyasar peserta pemilu, calon kepala daerah, dan tim-tim suksesnya,” tegasnya.

Ketua Komisi II DPR RI sekaligus pimpinan rombongan Panja RUU Pemilu, Dedi Yusuf, mengakui Sumut memiliki sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi pemilu mendatang.

Ia menyoroti tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada di Sumut yang berada di kisaran 55 persen, serta tingginya laporan dugaan pelanggaran pemilu.
“Pak Bobby tadi sudah menjelaskan pergeseran nilai pragmatisme di sini sehingga pelanggaran cukup banyak. Catatan dari DKPP juga menunjukkan pengaduan pelanggaran di Sumut cukup tinggi, sehingga memang perlu pendekatan dan pengaturan khusus dalam RUU Pemilu yang sedang kita kebut agar rampung sebelum Februari 2027,” kata Dedi.

Dalam forum tersebut, sejumlah akademisi juga menyampaikan rekomendasi untuk penyempurnaan RUU Pemilu.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Hatta Ridho, mengusulkan kodifikasi hukum pemilu serta pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia juga merekomendasikan penerapan sistem proporsional campuran (mixed member proportional), kewajiban afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan, serta moratorium penyaluran bantuan sosial (bansos) dan mutasi birokrasi enam bulan sebelum pencoblosan. Selain itu, ia mengusulkan pelibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan dana kampanye.
Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Nurhayati, menekankan lima norma fundamental yang perlu dimuat dalam RUU Pemilu.

Kelima norma tersebut mencakup jaminan kesetaraan hak politik bagi kelompok rentan dan perempuan, transparansi pendanaan, perlindungan kebebasan sipil, penguatan pendidikan pemilih, serta pengaturan etika penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menurut Nurhayati, pengaturan tersebut diperlukan untuk menangkal manipulasi informasi dan penyebaran konten palsu berbasis teknologi, termasuk deepfake, yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi. (Reza)