Minim Dapur Umum dan Layanan Kesehatan, Pemko Medan Terkesan Lamban Tangani Banjir
Kepala BKD dan PSDM Kota Medan, Muslim Harahap
MEDAN, kaldera.id – Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Medan, Muslim, menilai Pemerintah Kota Medan tidak sigap menangani banjir yang melanda 19 kecamatan pada 27 November 2025.
Ia menyebut Pemko lamban mengambil keputusan sehingga perangkat daerah tidak bisa bergerak cepat memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.
Muslim menyoroti banyaknya lokasi pengungsian yang tidak memiliki dapur umum. Kondisi itu membuat warga kelaparan karena bantuan makanan terlambat tiba akibat akses menuju lokasi pengungsian terputus banjir.
“Di Medan Marelan saja banyak pengungsian tanpa dapur umum. Seharusnya camat, lurah hingga kepling langsung diperintahkan menyiapkannya,” ujar Muslim.
Ia menegaskan cuaca ekstrem telah diingatkan BMKG sejak awal, namun Pemko dinilai tidak menyiapkan langkah antisipasi. Banyak warga baru mendapat nasi bungkus pada 29 November, dua hari setelah banjir. Padahal status Tanggap Darurat Bencana telah ditetapkan dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan untuk penanganan cepat.
Selain soal logistik, Muslim menilai pelayanan kesehatan pascabanjir juga lemah. Banyak warga—terutama anak-anak—mengalami demam dan sakit setelah tiga hari berada di pengungsian tanpa listrik, air bersih, serta komunikasi.
“Pemko harus membuka posko kesehatan di setiap lokasi terdampak, bukan hanya mengandalkan puskesmas. Libatkan rumah sakit karena ini situasi darurat,” tegasnya.
Muslim mendesak Pemko Medan memperkuat penanganan pascabanjir, termasuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis agar jumlah warga sakit tidak terus bertambah. (Reza)
Pos Terkait
