Pemko Medan Tegaskan Dana Bank Dunia Rp1,5 Triliun Tetap Digunakan, Pembebasan Lahan Sedang Berjalan
Ilustrasi
MEDAN, kaldera.id — Pemko Medan memastikan dana bantuan Bank Dunia sebesar Rp1,5 triliun untuk program pengendalian banjir tetap digunakan dan kini sedang dalam proses pemanfaatan.
Penegasan ini disampaikan menyusul adanya tudingan bahwa bantuan tersebut tidak dimanfaatkan Pemko Medan.
Kepala Bappeda Kota Medan, Ferri Ichsan, menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan bagian dari program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) dan disalurkan melalui Kementerian PUPR ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II.
“Seluruh alokasi dana Bank Dunia itu disalurkan ke Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWS) II. Pemko Medan fokus pada tugas pengadaan tanah atau pembebasan lahan sesuai kesepakatan pemerintah pusat dan Bank Dunia,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa sejak 2022 telah ditetapkan enam paket pekerjaan pengendalian banjir, termasuk normalisasi beberapa sungai dan pembangunan kolam retensi.
Namun, setelah kajian teknis dilakukan, tiga proyek—normalisasi Sungai Deli, Sungai Babura dan kolam retensi di Universitas Sumatera Utara (USU)—dikeluarkan dari pendanaan Bank Dunia karena kebutuhan biaya pembebasan lahan yang sangat tinggi.
“Untuk normalisasi Sungai Deli dan Babura, kebutuhan pembebasan lahannya sangat besar masing-masing mencapai sekitar Rp1,3 triliun,” jelas Ferri.
“Jadi ini karena sudah dikerjakan Pemko maka tidak lagi dimasukkan ke dalam program NUFReP,” tambahnya.
Saat ini, tiga titik prioritas yang tetap masuk dalam pendanaan Bank Dunia adalah normalisasi Sungai Badera, Sungai Selayang dan pengendalian banjir di Kawasan Industri Medan (KIM). Untuk kolam retensi Sungai Selayang, Ferri menyebut pembebasan lahan hampir selesai.
“Pengadaan tanah oleh Dinas Perkim sudah hampir selesai. Tinggal dua persil lahan lagi yang masih dalam penyelesaian dan diharapkan segera rampung dalam waktu dekat,” katanya.
Sementara itu, proses ganti rugi di KIM dilakukan langsung oleh PT Kawasan Industri Medan.
“Sudah selesai penunjukan adviser pengadaan tanah. Tahap berikutnya sosialisasi dan mediasi dengan pemilik tanah,” ujarnya.
Menanggapi kritik DPRD Medan yang menyebut Pemko tidak memanfaatkan dana Bank Dunia, Ferri menegaskan tudingan itu tidak berdasar.
“Sekarang prosesnya sudah berjalan. Tidak benar kalau dibilang kita tidak mau menggunakan dana tersebut. Justru Pemko Medan sangat mengharapkan itu agar segera terealisasi,” ucapnya.
Ia menambahkan, lambatnya progres di lapangan lebih disebabkan oleh persoalan teknis terutama terkait pembebasan lahan.
“Kalau tidak ada permasalahan lahan, pengerjaan teknis pasti lebih cepat. Tapi karena ini menyangkut tanah dan warga, tentu prosesnya lebih panjang,” tambahnya.
Ferri menargetkan proses lelang dapat dimulai Januari 2026, dan konstruksi menyusul pada Maret 2026 oleh Kementerian PUPR cq. BBWS Sumatera II.
Pemko Medan menegaskan komitmen untuk terus menyelesaikan persoalan banjir secara bertahap dan menyeluruh.
“Kami tetap berkomitmen kuat menyelesaikan persoalan banjir di Medan secara bertahap dan menyeluruh. Dana ini sangat penting bagi kota, dan kami pastikan digunakan sebagaimana tujuannya,” tutup Ferri. (Reza)
