Gubernur Sumatera Utara Targetkan Investasi Rp100 Triliun per Tahun sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution
MEDAN, kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menargetkan capaian investasi sebesar Rp100 triliun per tahun guna mendorong peningkatan seluruh indikator makro pembangunan di wilayah tersebut. Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Senin (5/5/2025).
“Ketika investasi masuk dan berjalan dengan baik, maka seluruh indikator makro akan turut terdorong. Perusahaan yang beroperasi, pabrik yang berdiri, akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, meningkatkan PDRB per kapita, dan memperkuat indikator pembangunan lainnya,” ujar Bobby.
Dalam forum tersebut, Gubernur menegaskan bahwa investasi menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Sumut. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi yang tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bobby mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk berkolaborasi dalam pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama, yang bergerak di sektor unggulan wilayah masing-masing. Sebagai contoh, potensi minyak dan gas di Langkat serta tambang emas di Mandailing Natal dapat dikelola melalui BUMD bersama guna menghasilkan keuntungan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan membentuk dan mengelola BUMD bersama, kita tidak hanya memperoleh profit, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membagikan dividen, dan tentunya mendongkrak PAD,” ujar Bobby di hadapan para bupati dan wali kota.
Lebih lanjut, ia mengusulkan integrasi BUMD provinsi dan kabupaten/kota, khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Menurutnya, penggabungan aset PDAM akan meningkatkan valuasi, sehingga memungkinkan pembiayaan dalam skala besar dan percepatan penyelesaian masalah kekurangan air di beberapa wilayah.
“Kalau aset PDAM disatukan, maka valuasi meningkat dan pembiayaan besar bisa diperoleh. Kita bisa langsung mengintervensi permasalahan air di daerah-daerah yang mengalami kekurangan dengan lebih cepat dan efektif,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan sasaran utama pembangunan Sumut tahun 2025–2029, antara lain:
Pertumbuhan ekonomi dari 5,03% menjadi 7,6%
Peningkatan PDRB per kapita dari Rp73,57 juta menjadi Rp115,3 juta
Kenaikan kontribusi PDRB Sumut dari 5,21% menjadi 5,30%
Penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60% menjadi 4,74–5,20%
Penurunan angka kemiskinan dari 7,19% menjadi 2,82–3,82%
Peningkatan Indeks Modal Manusia dari 0,53 menjadi 0,59 poin
Penurunan Indeks Gini dari 0,306 menjadi 0,287–0,291 poin
Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 73,96 menjadi 77,87 poin
Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari 1% menjadi 18,52%
Musrenbang tersebut juga disertai dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU), yaitu:
MoU antara Pemprov Sumut dan Badan Pusat Statistik terkait sinergi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan statistik sektoral Sumut
MoU antara Pemprov Sumut dengan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, PT Kawasan Industri Nusantara, dan BPJS Ketenagakerjaan mengenai pengelolaan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei tahun 2025–2026
MoU antara Pemprov Sumut dan Kementerian Hukum dan HAM terkait penanganan permasalahan hukum berbasis keadilan restoratif di Sumatera Utara. (Reza)
Pos Terkait
