Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi izin bangunan, Komisi 4 DPRD Medan memperkuat fungsi pengawasan. Salah satunya dengan meninjau dua unit bangunan dua lantai tanpa izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Jalan Perjuangan, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Selasa (3/6/2025).
MEDAN, kaldera.id – Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi izin bangunan, Komisi 4 DPRD Medan memperkuat fungsi pengawasan. Salah satunya dengan meninjau dua unit bangunan dua lantai tanpa izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Jalan Perjuangan, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Selasa (3/6/2025).
Saat meninjau lokasi, diketahui bangunan tersebut belum mengantongi izin. Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, bersama Sekretaris Komisi Dame Duma Sari Hutagalung dan anggota Rommy Van Boy serta Lailatul Badri sepakat agar bangunan segera disegel dan segala aktivitas pembangunan dihentikan hingga perizinan lengkap.
Rommy Van Boy dengan tegas meminta perwakilan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan, Hafiz, agar segera menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP3) dan meneruskan penindakan kepada Satpol PP Kota Medan.
“Kita minta bangunan ini disegel, karena tidak memiliki izin. Persoalan seperti ini yang menjamur saat ini di Kota Medan,” ujar politisi dari Partai Golkar itu.
Rommy juga mengingatkan pemilik bangunan agar tidak melanjutkan pengerjaan sebelum izin dikeluarkan.
“Jangan lagi ada pengerjaan sebelum izin terbit setelah peninjauan ini. Tolong saling menghargai,” katanya.
Dame Duma Sari Hutagalung meminta pemilik bangunan mematuhi aturan pendirian bangunan. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya kendala dalam pengurusan izin.
“Kalau ada kendala saat pengurusan izin, seperti birokrasi yang lama dan dipersulit, kasih tahu sama kami, DPRD Medan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Lailatul Badri juga mendorong pemilik bangunan segera melengkapi seluruh dokumen perizinan yang diperlukan.
Ketua Komisi 4 Paul Mei Anton Simanjuntak, menyesalkan kelalaian pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan pengawasan. Ia menilai pembangunan tersebut berjalan lancar meski belum memiliki izin, bahkan bangunan tersebut diketahui akan difungsikan sebagai rumah kos.
“Dinas PKPCKTR diminta agar melakukan pengawasan lebih maksimal agar tidak terjadi kebocoran PAD,” tegas Paul. Silakan beri tahu jika ingin menyesuaikan gaya bahasa atau menambahkan informasi lainnya. (Reza)
Pos Terkait
